Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Oknum Polisi Terlibat Narkoba, DPR: Perlu Reformasi Kualitas SDM

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 25 Oktober 2023 |20:36 WIB
Oknum Polisi Terlibat Narkoba, DPR: Perlu Reformasi Kualitas SDM
DPR RI (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi III DPR RI mendorong pemerintah untuk menerapkan sistem pengawasan yang efektif guna memantau kinerja kepolisian dan ASN. Tujuannya, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada keterlibatan peredaran narkoba di Tanah Air.

"Sistem pengawasan yang efektif perlu diterapkan untuk memantau kinerja petugas kepolisian dan ASN untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran etika," kata anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto, Selasa (24/10/2023).

Didik pun menyoroti kasus yang melibatkan oknum Polri ke dalam jaringan narkoba, seperti AKP Andri Gustami yang terseret dalam kasus gembong narkoba jaringan internasional, Fredy Pratama. Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan itu menjadi kurir spesial jaringan Fredy Pratama yang bertugas meloloskan Narkoba di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

Dalam sidang di PN Tanjung Karang, AKP Andri Gustami diketahui telah meloloskan 8 kali pengiriman Narkoba dengan total 150 kilogram. Andri juga diketahui menawarkan diri untuk bergabung dalam jaringan Fredy Pratama dengan meyakinkan bahwa bisa meloloskan pengiriman sabu.

Menurutnya, kasus AKP Andri ini menjadi peringatan keras bagi kepolisian untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap seluruh jajarannya. Apalagi kasus tersebut terungkap tak berselang lama dari kasus Irjen Teddy Minahasa yang ditangkap karena menjadi pengendali penjualan sabu seberat 5 Kg.

"Tidak sedikit kita temukan kasus yang melibatkan oknum kepolisian yang menjadi pelaku peredaran narkoba. Bagaimana sebetulnya pelaksanaan pengawasan dan pembinaan internal anggota Polri selama ini? Apakah hanya sekedar memenuhi formalitas atau memang dijalankan dengan serius dan sepenuh hati? Saya pikir perlu ada reformulasi pada sistem kinerja, pengawasan dan pembinaan SDM anggota kepolisian kita,” kata Didik.

“Kemungkinan besar ada yang salah, institusi penegak hukum yang harusnya menghentikan peredaran narkoba, justru masih ada okumnya yang ikut menikmati hasil kejahatan tersebut?” tambahnya.

Halaman:
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement