AS dan Rusia Gagal Loloskan Resolusi Gaza di Dewan Keamanan PBB
GAZA - Amerika Serikat (AS) dan Rusia sama-sama gagal mengeluarkan resolusi mengenai konflik Gaza di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu (25/10/2023).
Rusia dan China atau Tiongkok memveto rancangan resolusi AS mengenai Timur Tengah. Sedangkan rancangan resolusi Rusia tidak mendapat cukup suara untuk diadopsi. Rancangan ini gagal mensyaratkan sembilan suara yang diperlukan untuk dipertimbangkan.
Hasil resolusi AS ini diumumkan dengan 10 suara mendukung, 3 suara menentang veto, dan 2 abstain.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan dia “sangat kecewa” dengan veto tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan dia “terkejut” dengan “salah tafsir” atas pernyataannya di Dewan Keamanan, dan menyebut penafsiran tersebut “salah.”
Dia berusaha untuk “meluruskan” dengan membaca kembali pernyataannya sehari sebelumnya pada pidato dadakan di pengintaian Dewan Keamanan PBB di New York pada Rabu (25/10/2023).
“Penting juga untuk menyadari bahwa serangan Hamas tidak terjadi dalam ruang hampa,” terangnya pada pidato Selasa (24/10/2023).
“Rakyat Palestina telah menjadi sasaran pendudukan yang menyesakkan selama 56 tahun. Mereka menyaksikan tanah mereka terus-menerus dirusak oleh pemukiman dan kekerasan; perekonomian mereka terhambat; penduduknya mengungsi dan rumah mereka dirobohkan,” lanjutnya.
“Tetapi keluhan rakyat Palestina tidak bisa membenarkan serangan mengerikan yang dilakukan Hamas. Dan serangan-serangan mengerikan itu tidak bisa membenarkan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina. Yang Mulia, bahkan perang pun memiliki aturannya,” tambahnya.
Guterres pada Rabu (25/10/2023) menegaskan kembali bahwa dia telah dengan tegas mengutuk “tindakan teror Hamas pada 7 Oktober yang mengerikan dan belum pernah terjadi sebelumnya di Israel.”
Sekjen PBB mengakui bahwa dia “menyampaikan keluhan rakyat Palestina,” dan juga menekankan bahwa hal tersebut “tidak dapat membenarkan serangan mengerikan yang dilakukan Hamas.”
Hal ini terjadi ketika pertikaian diplomatik antara Israel dan PBB telah pecah, dimana para pejabat Israel menyerukan pengunduran diri Sekretaris Jenderal dan menghentikan pemberian visa bagi para pejabat PBB.
(Susi Susanti)
