Kritisi Putusan MK, NCW Harap Indonesia Tak Jadi Negara Oligarki
JAKARTA - Ketua Umum DPP National Corruption Watch (NCW), Hanifa Sutrisna menilai, hadirnya Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 menandakan adanya kuasa relasi untuk melanggengkan politik dinasti.
NCW, kata Hanifa, menyoroti adanya kebobrokan nafsu syahwat oligarki di lingkungan Istana Negara atas dugaan pengaturan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan karpet merah untuk putra mahkota agar bisa maju menjadi Cawapres.
“Hari ini kita kembali dipertontonkan opera oligarki di dunia perpolitikan Indonesia. Kami DPP NCW melihat MK makin ugal-ugalan, keluar dari esensinya yang semestinya menjalankan check and balances pada kekuasaan pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif),” ujar Hanifa dalam keterangannya, Jumat (27/10/2023).
Kekhawatiran akan ketidaknetralan dari Ketua MK, kata Hanifa, membuat publik meragukan lembaga penegakan hukum konstitusi ini. Sebab, bukan tidak mungkin lembaga tersebut kian tidak dipercaya masyarakat.
“Jika lembaga sebesar MK bisa dikooptasi dan dikonsolidasikan oleh oknum penguasa, kemana lagi rakyat akan mengadu jika hak konstitusi mereka diganggu oleh undang-undang dan peraturan yang dibuat penguasa?” paparnya.
Menurutnya, Gibran telah memperlihatkan betapa kecilnya nilai perjuangan, pengalaman dan jabatan para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di hadapan ribuan relawan dengan menyatakan ‘tenang Pak Prabowo, saya ada di sini’.
“Segitu hebatnya politik dinasti sehingga cukup dengan seorang Gibran, seolah-olah semua masalah bisa diselesaikan dengan kekuasaan dan nepotisme karena ada hubungan kuasa relasi dengan Presiden Jokowi,” katanya.
