DK PBB Gagal Capai Konsensus Resolusi Damai di Gaza
NEW YORK - Dalam sesi tertutup pada Senin (6/11/2023), Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) gagal mencapai konsensus mengenai rancangan resolusi yang bertujuan menghentikan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah (Timteng).
“Belum ada kesepakatan pada saat ini,” kata Wakil Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Robert Wood, dikutip CNN.
Kelompok yang disebut E-10, terdiri dari 10 negara anggota tidak tetap DK, telah merancang sebuah resolusi untuk perdamaian di Gaza.
Namun, AS dan Inggris, anggota tetap yang memiliki hak veto, menentang resolusi itu. Negara-negara Barat, khususnya AS dan Inggris, menolak resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera, sebuah proposisi yang didukung oleh beberapa anggota Dewan lainnya.
“Ada diskusi mengenai jeda kemanusiaan, dan kami tertarik untuk membahas hal tersebut,” terangnya. Namun dia menambahkan ada perbedaan pendapat di Dewan Keamanan mengenai apakah hal itu dapat diterima.
Duta Besar China atau Tiongkok untuk PBB Jun Zhang, menggemakan sentimen yang diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal António Guterres, dengan menekankan bahwa "Gaza adalah kuburan bagi anak-anak." Zhang menyerukan gencatan senjata mendesak untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.
“Saat ini, warga sipil Palestina terus dibunuh. Anak-anaklah yang paling terkena dampaknya, seperti yang telah dinyatakan oleh beberapa pejabat AS. Gaza menjadi kuburan bagi anak-anak. Tidak ada yang aman,” terangnya.
Uni Emirat Arab (UEA) menekankan pentingnya menegakkan aturan peperangan. Duta Besar UEA Lana Zaki Nusseibeh, yang ikut memprakarsai pertemuan dengan Tiongkok, menggarisbawahi bahwa diskusi di dalam Dewan sedang berlangsung, dan negara-negara berupaya menjembatani perbedaan mereka.
“Kami mengutuk serangan ketujuh Oktober yang dilakukan Hamas terhadap Israel. Kami juga mengutuk serangan tanpa pandang bulu yang dilakukan Israel di Jalur Gaza. Kami menyatakan keprihatinan besar kami atas berlanjutnya penahanan para sandera dan menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera, serta keselamatan dan perlakuan manusiawi sesuai dengan hukum internasional,” terangnya.
Nusseibeh menambahkan bahwa pembunuhan dan pencacatan anak-anak, serangan terhadap sekolah dan rumah sakit serta Jalur Gaza dan penolakan akses anak-anak terhadap bantuan kemanusiaan merupakan pelanggaran yang sangat berat. terhadap anak-anak.
Dalam pertemuan tersebut, para pejabat kemanusiaan PBB memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan mengenai situasi kemanusiaan yang mengerikan di wilayah tersebut.
Upaya-upaya sebelumnya untuk meloloskan resolusi di Dewan Keamanan menghadapi tantangan. Termasuk dua veto AS, yang semakin menggarisbawahi kompleksitas dalam mencapai konsensus mengenai masalah penting ini.
(Susi Susanti)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
