Pengurus NU Otomatis Mundur Jika Jadi Peserta Pemilu 2024
JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan seluruh kader NU yang terlibat sebagai peserta pemilu serentak 2024 otomatis mundur sebagai pengurus di semua tingkatan. Imbauan tersebut disampaikan melalui surat nomor 1201/PB. 01/A. 1.03.08/99/11/2023, yang berisi pedoman agar tertibnya antara kepengurusan NU dengan keterlibatan aktif sebagai peserta pemilu.
Surat tersebut ditandatangani oleh Rais 'Aam PBNU Kiai Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU, Kiai Akhmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Cholil Staquf dan Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf.
Di dalam surat tersebut, disebutkan pengurus NU di semua tingkatan dan atau lembaga, akan otomatis dikeluarkan jika sudah resmi masuk ke dalam daftar calon tetap (DCT) legislatif pemilu serentak 2024.
"Seluruh pengurus NU dan perangkat perkumpulan NU di semua tingkatan kepengurusan serta Pimpinan Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama yang telag terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) legislatif, secara otomatis dinyatakan nonaktif sejak tanggal penetapan Daftar Calon Tetap dimaksud," bunyi surat tersebut.
Surat tersebut juga ditujukan agar warga NU dapat menggunakan hak politiknya berdasarkan budaya politik yang sehat dan bertanggung jawab.
"Dalam rangka menjaga jati diri Nahdlatul Ulama sebagai Jam’iyah Diniyah Ijtima’iyah di tengah dinamika politik menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024, PBNU meminta agar warga NU tetap kembali kepada sembilan pedoman berpolitik warga NU," bunyi surat yang dikeluarkan pada Rabu (15/11/2023).
Adapun sembilan pedoman berpolitik warga NU ini dilandaskan pada keputusan Muktamar ke-28 NU Tahun 1989 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Surat pedoman tersebut juga menegaskan PBNU ingin agar warga dan pengurus NU menjadikan Sembilan Pedoman Berpolitik Warga NU sebagai landasan aktivitas politik.
