JK Amini Penegakan Hukum Era Jokowi Anjlok: Akhir-Akhir Ini Sering Kontradiktif
JAKARTA - Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengamini jika penegakan hukum di era Joko Widodo (Jokowi) anjlok di angka 5 dari 10. Dia menilai, angka itu jeblok pasca keputusan akhir-akhir ini yang dianggap buruk.
JK mengatakan, banyak hal yang akhir-akhir terjadi persoalan-persoalan yang dianggap menjadi kontradiktif. Akibatnya, layak jika angka 5 dari 10 tersebut disematkan oleh Ganjar Pranowo.
"Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan, saya kira Anda juga mungkin sependapat. Terutama karena soal-soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan. Sangat penting sekali. Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa negara ini aman," kata JK di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).
JK menegaskan, dirinya ingin menjaga bangsa dan negara agar mencapai tahun Indonesia emas yang diprediksi akan muncul pada tahun 2045 mendatang.
"Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa dan negara ini aman kedepan mencapai tahun 45 (Indonesia emas) seperti yang diinginkan pak Jokowi, tapi syaratnya ialah berlakulah adil, berlaku lah netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mulai masalah," tutur JK.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menilai Pemerintahan Jokowi memiliki nilai 5 dari 10 untuk penegakan hukum. Penilaian tersebut bukan semata-mata muncul dalam benak pikirannya, melainkan banyaknya suara dari masyarakat yang masuk.
"Kalau soal penilaian karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara soal kepastian hukum," kata Ganjar.
"Soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus, begitu. Nah, tentu dengan kejadian terakhir, angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya alias turun lah skornya," imbuh Ganjar.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
