“Jaga integritas dalam kehidupan sehari-hari dan hindari adanya konflik kepentingan. Para Pimpinan perlu memberikan contoh dan teladan kepada jajarannya,” pintanya.
Dalam level organisasi, lanjut Andap, Pemerintah Provinsi Sultra akan mengambil sejumlah langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari korupsi. Pemprov Sultra harus memiliki kebijakan yang mendukung penerapan anti korupsi seperti sistem rotasi dan mutasi jabatan, perijinan yang kesemuanya tanpa adanya konflik kepentingan.
Selain itu, Pemprov Sultra juga diharapkan mensosialisasikan kembali layanan pengaduan dan whistleblowing system (WBS) yang dapat dengan mudah diakses masyarakat di situs https://www.sultraprov.go.id/.
“Kami berupaya membentuk komitmen antikorupsi dari level organisasi hingga level individu di Sultra. Mulai dari Pimpinan tertinggi hingga ke level pelaksana,” tutur Andap.
PAKU Integritas yang diselenggarakan KPK kali ini merupakan batch kelima yang diselenggarakan selama dua hari dimulai pada hari Rabu tanggal 22 hingga hari Kamis malam tanggal 23 November 2023 puk 21.30 WIB. Pj Gubernur terlihat hadir didampingi oleh Wakil Ketua 1 DPRD Sultra Herry Asiku beserta para Penjabat Gubernur dan Ketua DPRD dari 12 Provinsi bersama para pasangan. Kegiatan ini mengusung motto “Tancapkan Integritas dalam Tiap Langkah Tugas”.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.