Mahfud MD: Pilih Menteri Tak Mungkin dari Luar Partai Politik
JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD mengatakan bahwa tidak mungkin memilih menteri dari luar partai politik jika dirinya nanti terpilih menjadi Wakil Presiden di Pilpres 2024 mendatang.
Menurutnya, calon menteri memang harus mayoritas berasal dari pengkaderan partai.
"Bisakah tidak merekrut orang partai untuk menjadi menteri? enggak bisa! Saya katakan tidak bisa, kalau itu diminta kepada saya, saya takluk, nggak bisa jadi Presiden," kata Mahfud saat menghadiri Mukernas Majelis Ulama Indonesia di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Jumat (1/12/2023).
Menurut Mahfud, partai politik adalah tempat pengkaderan maupun persemaian (penempatan) pemimpin nasional yang nantinya akan dibentuk untuk dijadikan menteri hingga menjadi presiden. Hal inilah yang menjadi suatu hal yang wajar.
"Kalau partai benar, itu adalah tempat pengkaderan, persemaian pemimpin nasional untuk menjadi menteri, untuk menjadi presiden ya dari menteri itu. Kalau tidak karena partai, tidak pilih jadi menteri gimana?," ucap Mahfud.
Mahfud juga menerangkan jika sistem politik di Indonesia sama dengan yang dilakukan di seluruh negara di dunia yang menempatkan setiap kader partainya untuk duduk di menteri.
Namun demikian, Mahfud MD berjanji bahwa jika dirinya terpilih menjadi wapres akan membentuk zaken kabinet. Yang dimaksud zaken kabinet itu adalah memilih kompetensi menteri yang berkualitas dan tidak sembarang memilih.
"Ini pembicaraan saya dengan bu mega waktu itu, menjadi menteri itu harus diseleksi sehingga kita membentuk zaken kabinet, itu arahan Bu Mega di pimpinan. zaken kabinet itu apa, kabinet asli, jangan sembarang partai karena masuk koalisi lalu minta jatah dua menteri lalu sembarangan," ucap Menko Polhukam.
"Kita lihat dulu, saya perlu menteri keuangan, kualifikasinya ini, partai mana yang punya? sudah teruji belum? masuk. Jangan malah orang masuk, begitu masuk korupsi, baru 6 bulan ditangkap. yang kabinetkan 8 bulan ya lalu ditangkap masuk penjara," lanjutnya.
Calon wakil presiden yang didukung PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura ini menambahkan jika ada pihak yang menjanjikan kabinet atau menteri dari luar partai adalah hal yang tidak mungkin dan bohong.
"Saya kira kalau nanti ada orang menjanjikan itu pasti bohong. Partai politik itu justru menurut konstitusi utk kaderisasi, tidak boleh dilarang, tapi tidak harus masuk juga karena ada orang yang dari birokrasi," pungkasnya.
(Fakhrizal Fakhri )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
