Mengupas Gagasan Capres-Cawapres Atasi Persoalan Hukum di Indonesia
JAKARTA - Persoalan hukum di Indonesia saat ini masih menjadi sorotan. Pasalnya, tak sedikit kasus hukum yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan publik sehingga milenial menjadi antipati terhadap penegakan hukum.
Isu hukum mengenai penegakan hukum ini dibedah oleh tiga narasumber dari masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dalam webinar bertajuk 'Adu Gagasan Jubir Milenial Penegak Hukum dan HAM' yang diselenggarakan oleh Apahabar Community, di Sahid Sudiman Center, Jakarta, Kamis (6/12/2023).
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jutan Manik mengatakan, masalah penegakan hukum bagi masyarakat sebenarnya sangat sederhana. Mereka hanya ingin penegakan hukum yang adil.
"Yang ditunggu publik sekarang itu bagaimana hukum itu berlaku adil. Jadi asas hukum atau elemen hukum itu menyentuh masyarakat dari tingkat bawah. Kita tahu dalam penindakan hukum masih ada yang namanya pandang bulu,”ujarnya.
“Jadi menurut hemat saya, ada beberapa kasus akan direspons kalau sudah ramai di media sosial. Jadi viral dulu,"lanjutnya.
Komitmen penegakan hukum seperti ini yang dipelototi masyarakat. Mereka ingin mendapatkan respons yang baik dan cepat, ketika ada persoalan hukum yang mereka alami di tengah lingkungan kehidupannya.
"Yang kita mau itu, penegakan hukum berlaku adil tanpa harus viral dulu. Penegak hukum harus merespons secara cepat dan adil laporan masyarakat. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang sangat ditunggu masyarakat,"pungkasnya.
