Soal Imigran Rohingya, Komnas HAM Sebut Korban Konflik Dapat Perlindungan
JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro buka suara terkait imigran Rohingya yang mengungsi di Aceh. Ia menyebut pihaknya sudah melakukan pemantauan hingga koordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan perlindungan.
"Setelah pemantauan, ke depan terus berkoordinasi untuk memastikan para pengungsi yang korban perdagangan manusia dan korban konflik akan mendapatkan perlindungan," kata Atnike saat menghadiri acara Hari HAM Sedunia ke-75 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/12/2023).
Meski begitu, ia belum bisa memastikan apakah perlindungan tersebut akan didapat di Indonesia atau di lokasi pengungsian lain.
"Apakah di Indonesia, maupun di penempatan permanen bisa dilakukan dan tentu kita harus mendorong penyelesaian akar masalah," ungkapnya.
Lebih jauh, Atnike berharap Indonesia sebagai anggota dewan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat menyelesaikan permasalahan warga Rohingya ini melalui diplomasi di PBB.
"Dan saya pikir Indonesia menjadi anggota dewan HAM dapat mendorong upaya-upaya penyelesaian persoalan pengungsi Rohingya melalui diplomasi di PBB," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menduga ada keterlibatan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di baliknya banyaknya pengungsi Rohingya masuk wilayah Indonesia. Para pengungsi masuk wilayah Indonesia, terutama Aceh.
"Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak, yang masuk ke wilayah Indonesia terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini,” kata Jokowi dalam keterangan resminya, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (8/12/2023).
Jokowi pun memastikan pemerintah akan menindak tegas pelaku TPPO. “Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO," ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah masih tetap memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengugsi Rohingya namun mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.
"Bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal,” katanya.
Jokowi juga memastikan pemerintah Indonesia akan berkoordinasi dengan organisasi internasional salah satunya United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR( yang menangani masalah pengungsi. "Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini,” pungkas Jokowi.
(Khafid Mardiyansyah)
