Komitmen Sikat Korupsi dan Perampasan Aset Koruptor, Ganjar: Itu Tuntutan Masyarakat
YOGYAKARTA - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan komitmennya terhadap agenda pemberantasan korupsi serta segera menerapkan Undang-Undang Perampasan Aset jika terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 2024.
Hal itu ditegaskan Ganjar usai menghadiri dies natalis Universitas Gadjah Mada (UGM) ke-74 di Graha Sabha Pramana UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (19/12/2023).
Menurut dia, komitmen ini harus ditunjukkan dengan sikap yang tidak hanya dengan tindakan, tetapi juga dibarengi keinginan bersama untuk mencegah tindak korupsi.
"Perampasan aset harus segera karena itu yang menjadi tuntutan masyarakat, karena tidak hanya sekadar tindakan tetapi pencegahan jauh lebih penting juga," kata Ganjar.
Alumnus Fakultas Hukum UGM itu menambahkan, tindakan pencegahan korupsi wajib untuk diajarkan dan diedukasi ke masyarakat sejak dini.
Menurut Ganjar, tindak penyelewengan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah perilaku dasar manusia yang harus dihindari sejak dini agar perilaku tersebut tidak mengakar dan meluas.
"Itulah mengapa pentingnya pendidikan antikorupsi sejak dini," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, sejak menjabat Gubernur Jawa Tengah selama dua periode, komitmen Ganjar dalam pemberantasan korupsi sudah ditunjukkan sejak awal kepemimpinannya.
Membawa slogan 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi' atau tidak korupsi dan tidak berkhianat, Ganjar selalu menekankan ke jajarannya maupun ke masyarakat untuk menghindari tindak korupsi sejak dini.
Komitmen itu kemudian ditegaskan lagi oleh Ganjar dengan meneken kerja sama ke KPK dengan seluruh kepala daerah se-Jawa Tengah terkait pencegahan korupsi.
