BNPB Siap Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi Basah saat Nataru
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan pihaknya siap menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah saat periode libur Natal dan Tahun Baru 2024.
Hal ini diungkapkan Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Nasional Menghadapi Bencana Periode Natal dan Tahun Baru 2024 pada Kamis (21/12/2023).
BACA JUGA:
Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB menginstruksikan kepada seluruh BPBD se-Tanah Air agar segera melaksanakan lima tahapan siaga darurat banjir dan tanah longsor pada periode libur Natal 2023 dan Tanah Longsor 2024. Mengingat beberapa daerah di Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi pada musim penghujan tahun ini.
Instruksi Kepala BNPB kepada BPBD yang pertama adalah untuk segera melaksanakan apel kesiapsiagaan dengan melibatkan seluruh unsur forkopimda dan relawan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan alat perangkat, personil, dan anggaran dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah.
BACA JUGA:
Lebih lanjut Suharyanto menginstruksikan kepada BPBD khususnya yang berada di daerah dengan potensi bencana hidrometeorologi basah tahunan untuk segera mengantisipasi dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Siaga Darurat agar upaya kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi bisa dioptimalkan.
“Jika bencana sudah terjadi segera tetapkan status Tanggap Darurat, namun kita bisa mengantisipasi sebelum bencana terjadi. Untuk itu, daerah-daerah yang diprediksi akan mengalami bencana hidrometeorologi basah bisa mengeluarkan surat siaga darurat,” jelasnya.
Terkait hal ini, Suharyanto mencontohkan pengalaman penanganan bencana hidrometeorologi kering, seperti bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga bencana kekeringan.
Dengan keluarnya SK Siaga Darurat Kekeringan dari pemerintah daerah, maka pemerintah melalui BNPB bisa segera menurunkan bantuan berupa pendampingan, peralatan serta bantuan-bantuan lain. Hasilnya, bencana kekeringan dan kebakaran hutan pada tahun 2023 relatif lebih terkendali dari tahun-tahun sebelumnya.
Suharyanto juga mendorong pemerintah daerah melalui BPBD untuk mengajukan permohonan dukungan alat, perangkat, dan anggaran kepada BNPB. Hal ini menjadi penting agar jika sewaktu-waktu terjadi bencana maka penanganan darurat sudah siap dan bisa segera dilaksanakan. Berkas permohonan bantuan dan anggaran dapat diajukan kepada Kepala BNPB selambatnya pada Jumat (22/12) pukul 16:00 WIB.
BACA JUGA:
“Silakan kepada BPBD untuk mengajukan bantuan siaga darurat seperti perlengkapan bahkan anggaran. Untuk persiapan banjir bisa mengajukan pompa atau perahu karet atau perahu fiberglass, kalau bisa besok sudah masuk.”
Terakhir, Kepala BNPB menginstruksikan pemerintah daerah terkait operasional mitigasi dan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi antara lain penguatan tanggul dan lereng, pendalaman saluran, penyiapan logistik dasar pengungsi dan lainnya.
“Saya yakin di akhir tahun ini persediaan logistik penanganan bencana sudah banyak yang menipis, oleh karena itu kita laksanakan rapat ini agar Kalaksa bisa segera menghitung kebutuhan apabila terjadi bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem di masing-masing daerah.”
Kepada daerah-daerah yang setiap tahun mengalami kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, Suharyanto meminta pemerintah daerah untuk menyusun pos komando, mempersiapkan rencana operasi, dan menggelar peralatan.
(Nanda Aria)
