Miris! Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Berasal dari Anggaran untuk Orang Miskin
JAKARTA - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengungkapkan keprihatinannya atas sulitnya korban tindak pidana untuk mendapatkan bantuan.
Kesulitan ini terjadi karena bantuan korban dan saksi tindak pidana hingga kini belum dimasukkan ke dalam nomenklatur APBN dan APBD. Sehingga sulit untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.
"Selama ini ada nomenklatur khusus bagi korban bencana alam, kemiskinan, lansia, difabel dalam APBN ada nomenklatur itu. Tapi tentang korban tidak pidana enggak ada, akibatnya LPSK kesulitan kerjasama dengan pemerintah tingkat pusat maupun daerah karena nomenklatur itu tidak ada," kata Hasto dalam peluncuran Grand Strategy Program Rehabilitasi Psikososial bagi Korban Tindak Pidana di Jakarta, Rabu (27/12/2023).
Bahkan bagi lembaga yang ingin niat membantu terpaksa harus menyisihkan sebagian dananya dari pos-pos anggaran lainnya. Dengan demikian, pemberian bantuan terhadap korban tindak pidana hingga kini dirasa belum optimal.
"Seringkali lembaga yang punya perhatian kemudian harus menyisihkan dana untuk korban dari dana yang semula diperuntukkan untuk orang miskin, manula dan sebagainya tentu tidak betul,"ucapnya.
Karena itu dia mendorong agar DPR maupun pemerintah mencantumkan kebijakan psikososial dalam nomenklatur di APBN dan APBD kemudian menurunkan di tingkat daerah agar ada anggaran khusus untuk membantu korban tindak pidana.
“Sudah ada konsep Dana Bantuan Korban dalam tindak pidana kekerasan seksual, kami berharap seluruh korban tindak pidana dapat diberi bantuan. Peraturan Pemerintah masih kami godok bersama Kemenkopolhukam,” tambah Hasto.
