Wamenag Ingatkan Netralitas Penyuluh Agama di Pemilu 2024
JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki mengingat pentingnya netralitas bagi para penyuluh agama di tahun politik. Hal ini agar mereka tidak melakukan tindakan provokatif yang berpotensi memecah belah umat.
Hal ini disampaikannya usai kegiatan Serap Aspirasi Lembaga Keagamaan yang bertajuk "Meneguhkan Semangat Moderasi Beragama, Mengangkat Martabat Manusia" di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Jumat (29/12/2023).
"Pokoknya kita sampaikan penyuluh yang sudah ASN itu terikat dengan undang-undang ASN yang harus netral dalam kontestasi politik ini. Jadi kita tidak mau ada pegawai-pegawai kita ini menjadi bagian dari kontestasi ini, terlebih lagi menjadi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan provokatif, penyebaran hoaks dan sebagainya," kata Saiful.
Dia tak segan untuk melakukan asesmen lanjutan untuk melihat kenetralitasan penyuluh agama jelang Pemilu 2024.
"Tadi saya sampaikan, kalau itu ada maka perlu ada sebuah assesment lagi kepada mereka untuk diluruskan lagi pola pikirnya," ujarnya.
Sementara itu, dia berharap ribuan Majelis Taklim di Indonesia juga turut mencegah adanya politik identitas. Sebab berkaca dengan Pemilu 2019, politik identitas kata Saiful telah merusak tatanan kehidupan sosial di tengah masyarakat.
"Majelis taklim juga penting karena kita berkaca pada Pemilu 2019, Kita kasih contoh bagaimana antara di majelis taklim itu, ada gurunya yang dipecat oleh muridnya, ada muridnya yang enggak mau datang ngaji karena berbeda pilihan politik pada 2019," ucapnya.
"Ini tidak boleh terjadi lagi dan itu terjadi karema mempergunakan agama sebagai sarana elektoral untuk meraih kemenangan. Kita enggak mau jangan sampai terjadi lagi karena agama menjadi sumber inspirasi untuk mendapatkan kekuasaan," tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kamaruddin Amin mengatakan, penyuluh agama dan majelis taklim adalah dua entitas yang sangat sentral perannya dalam masyarakat.
Beberapa penelitian di Litbang Kemeneg ditemukan bahwa diseminasi pemahaman keagamaan atau peningkatan literasi keagamaan di masyarakat bersumber dari majelis taklim.
“Hari ini sangat bersejarah bagi Indonesia dalam konteks penyiaran agama Islam, karena mengukuhkan Pokja Majelis Taklim sebagai organisasi yang sangat penting dan strategis yang langsung berurusan dengan masyarakat kita,” ujarnya usai mengukuhkan Pengurus Pusat Pokja Majelis Taklim.
Ia melanjutkan, ada sebanyak 97 ribu majelis taklim yang tersebar di seluruh Indonesia. Pihaknya berharap, pengurus Pokja yang resmi dilantik dapat mengoordinasikan, menyinergikan dan mengorkestrasikan aktivitas kegiatan produktif untuk majelis taklim kegiatan nasional.
“Majelis taklim dan penyuluh agama dapat bersinergi. Tugas kami adalah mendukung, memfasilitasi, dan mengafirmasi peningkatan kapasitas. Kita harus bersama-sama. Kemenag tidak bisa sendirian,” terang Guru Besar UIN Alaudin Makassar ini.
“Program sebagus apa pun dari Kemenag, kalau penyuluh agama tidak melakukan ikhtiar sendiri untuk meningkatkan kapasitasnya tentu tidak akan maksimal. Tujuan kita adalah meningkatkan kualitas delivery pesan keagamaan di masyarakat,” tuturnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
