Kerja Sama Kejaksaan dan TNI, Langkah Positif Perkuat Penegakan Hukum Koneksitas
JAKARTA - TNI dan kejaksaan memperkuat kerja sama di bidang hukum. Kerja sama tersebut menuai respons positif, karena diperlukan untuk penegakan hukum, terutama dalam konkretisasi terkait praktik penuntutan.
"Sinergisitas ini, saya kira, bentuk konkretisasi dari bagaimana praktik penuntutan. Sebetulnya, fokusnya di sana. Jadi, sebetulnya kalau kita lihat ini baik atau tidak, saya kira, ini penting terkait sinergisitas pola penuntutan," ujar Pakar hukum dari Universitas Lampung (Unila), Yusdianto kepada wartawan, di Jakarta, Senin 15 Januari 2024.
Yusdianto menjelaskan, bahwa kerja sama ini menjadi signifikan mengingat adanya peraturan di lingkungan militer yang mengatur penegakan hukum terhadap anggota, sebagaimana diamanatkan dalam UU 48/2009 dan UU 31/1997.
Untuk itu, sebetulnya adanya sinergisitas ini memperkuat atau mengoptimalkan pola-pola penegakan hukum atau penuntutan. Apalagi, sinergisitasnya diterapkan dengan kejaksaan.
"Jadi, sekali lagi saya menegaskan dengan respons positif untuk melakukan perbaikan atau optimalisasi penanganan para perwira atau militer," ujarnya.
Yusdianto menambahkan, bahwa setiap lembaga penegak hukum merasa memiliki kewenangan dalam penanganan perkara, termasuk kasus korupsi yang bisa ditangani oleh KPK, kejaksaan, atau Polri.
"PM (Polisi Militer) juga punya kuasa dalam menyita, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan, hingga ke pengadilan sebagai penuntut," tuturnya.
Yusdianto mengingatkan, bahwa Pusat Polisi Militer (Puspom) juga memiliki kewenangan serupa jika dilakukan personelnya. Tak ayal kerap terjadi tumpang tindih dengan banyaknya cabang kekuasaan serupa.
Ia pun menyoroti pentingnya kesepahaman mengenai kewenangan antar lembaga untuk mencegah tumpang tindih, seperti yang terjadi dalam penanganan kasus dugaan suap di Basarnas.
"Tumpang tindih ini biasanya terjadi karena pelakunya pihak militer dan pihak sipil, apakah seorang militer dibawa ke peradilan umum atau dipisahkan? Tentu banyak hal yang menjadi tumpang tindih yang perlu didudukkan kewenangannya, mana yang menjadi kewenangan peradilan militer, mana yang menjadi kewenangan peradilan umum. Semuanya harus duduk bersama, dalam hal ini menyamakan persepsi," kata Yusdianto.
Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung, ST Burhanuddin diketahui membahas upaya kerja sama dan penguatan antarlembaga terkait penegakan hukum. Kesepakatan ini mencakup kolaborasi dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum, khususnya dalam konteks konektivitas.
Jaksa Agung pun menyambut positif kolaborasi ini dan menegaskan kesiapannya untuk mendukung TNI dalam merebut kembali aset dan lahan yang saat ini dikuasai oleh oknum masyarakat. Mengingat diperlu sinergitas untuk memastikan penajangan perkara berjalan dengan baik.
"Jangankan ada di MoU, tidak pun akan kami bantu karena itu sudah kewajiban kami," kata Jaksa Agung.
Panglima TNI pun menegaskan, bahwa TNI sudah menjalin kerja sama per 6 April 2023 tentang kerja sama dan pemanfaatan sumber daya manusia, dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum, khususnya tentang koneksitas.
Ke depan, lanjutnya, akan terus menjalin kerja sama yang lebih spesifik dan mengkomunikasikan antara TNI dengan Kejaksaan Agung khususnya, dalam perkara lain yang ditangani TNI.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
