Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Pakar : Bertentangan dengan Pernyataan Sebelumnya soal Netralitas
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yance Arizona mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kepala negara boleh ikut kampanye dan memihak kepada salah satu pasangan calon dalam Pemilu 2024 asal tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya hal itu bertentangan dengan pernyataan sebelumnya soal netralitas termasuk seluruh jajaran di Kabinet Indonesia Maju.
"Pertama, pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan-pernyataan Presiden sebelumnya yang menyatakan akan netral dan meminta seluruh jajarannya netral," kata Yance saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (24/1/2024).
Yance menambahkan memang tidak mudah bagi Jokowi untuk netral ketika anaknya yang berlaga dalam Pilpres 2024. Ia menilai keberpihakannya rawan nepotisme dan potensi kecurangan lainnya.
BACA JUGA:
