Pernyataan Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye Perkeruh dan Buat Gaduh Pilpres 2024
JAKARTA - Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ikut menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye atau memihak di dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Sebelumnya, pada pertengahan tahun 2023 lalu, Presiden Jokowi juga menyatakan akan “cawe-cawe” dalam Pilpres 2024. PSHK FH UII pun menilai bahwa pernyataan Jokowi telah memperkeruh dan membuat gaduh kontestasi lima tahunan itu.
“Pernyataan dan sikap yang demikian telah memperkeruh dan membuat gaduh suasana kampanye Pemilu dan Pilpres 2024 yang sudah berjalan secara relatif demokratis selama akhir 2023 dan menjelang Februari 2024,” kata Direktur PSHK FH UII, Dian Kus Pratiwi dalam keterangan resminya, Rabu (24/1/2024).
Sementara itu, Dian menjelaskan pemahaman bahwa Presiden berhak untuk berpihak bahkan ikut serta dalam kampanye Pemilu 2024 karena didasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU HAM serta Pasal 281 dan 304 UU Pemilu yang intinya bahwa Presiden masih berhak memilih dan berpihak serta ikut serta melaksanakan kampanye, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara dan dalam kondisi cuti di luar tanggungan negara adalah pemahaman yang salah kaprah dalam etika demokrasi yang sehat serta bentuk pelanggaran atas asas-asas Pemilu.
“Salah kaprah juga tercermin dari betapa sulitnya memisahkan fakta antara figur seorang Joko Widodo sebagai personal individu yang tetap memiliki hak berpolitik dan sebagai Presiden yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan pelayanan publik sehingga dibatasi kekuasaannya termasuk hak politiknya,” ujarnya.
