Barikade 98 Imbau Warga Pilih Pemimpin Tak Miliki Rekam Jejak Pelanggaran HAM
Kemudian, kata Benny, dikeluarkannya surat rekomendasi dari DPR pada 2009 agar pemerintah membentuk pengadilan HAM ad hoc dan mengusut kasus dugaan penculikan 13 aktivis yang masih hilang hingga saat ini.
Benny mengatakan, hal tersebut membuktikan bahwa Prabowo diduga kuat terlibat melakukan penculikan. Namun sayangnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melanjutkan rekomendasi tersebut hingga saat ini.
"Kedua rekomendasi DPR sudah keluar, Komnas HAM sudah selesai kesalahan kita agar tidak menindaklanjuti keputusan-keputusan itu, tahun lalu Pak Jokowi sudah mengklaim tentang 12 kejahatan HAM," ucapnya.
"Dan Prabowo juga dengan pedenya hingga hari ini belum minta maaf ke rakyat Indonesia atas (dugaan) kejahatan yang dia lakukan," sambungnya.
(Fakhrizal Fakhri )
