TPN Ganjar-Mahfud: Menuju Indonesia Unggul yang Adil dan Lestari
JAKARTA - Deputi Politik 5.0. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto membeberkan mengenai isu keberlanjutan dan lingkungan di tingkat global yang sudah dimulai sejak tahun 1968 melalui limits to growth, dilanjutkan pada tahun 1997 melalui Kyoto Protocol, dan di tahun 2015 secara bersamaan dunia melahirkan dua kesepakatan yang dianggap bersejarah yakni Sustainable Development Goals (SDGs) dan Paris Agreement.
Kata Andi, sudah 56 tahun upaya memperbaiki Bumi dilakukan, akan tetapi kondisinya semakin memburuk. Global warming menjadi global boiling. Climate change menjadi climate crisis.
“Dalam sepuluh tahun terakhir, indeks-indeks global yang mengukur capaian menuju keberlanjutan dunia menunjukkan tren yang memprihatinkan. Misalnya, terkait kinerja lingkungan, skor Environmental Performance Index (EPI) Indonesia turun dari 66 menjadi 28,2. Sementara itu, skor dunia turun dari 53,06 menjadi 43,1. Kemudian, dalam Notre-Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN), tercatat bahwa kapasitas dan kesiapan Indonesia beradaptasi atas dampak negatif perubahan juga menunjukkan tren negatif dengan skor yang turun dari 50,73 menjadi 47,59. Di saat yang sama kapasitas dan kesiapan dunia bergerak sangat lambat dengan skor 48,28 menjadi 49,61," kata Andi dalam keterangannya, Senin (29/1/2024).
Pada tingkat nasional, kata dia, data dan fakta yang ada tidak kalah memilukan, sebagaimana disampaikan Prof. Mahfud pada Debat ke empat bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, 2014-2023, data dari Global Forest Watch menunjukkan luasan deforestasi Indonesia mencapai 12,5 juta hektare, lebih luas dari Korea Selatan, bahkan 23 kali luas Madura. Kedaulatan pangan terancam disebabkan oleh laju konversi lahan pertanian dan rusaknya unsur hara karena penggunaan pupuk kimia berlebih. Tidak hanya di darat, laut Indonesia tercemar.
Data dari Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut mencatat bahwa lebih dari 2,5 juta ton sampah plastik mencemari laut di Indonesia hanya dalam periode 2018-2022. Sementara itu, proyek-proyek hilirisasi yang diklaim sebagai andalan untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan memiliki dampak destruktif terhadap kelestarian lingkungan dan menimbulkan kerentanan serta ketimpangan ekonomi masyarakat lokal.
Kondisi di atas, sambung dia, pada dasarnya terjadi karena sikap abai manusia terhadap lingkungan demi mencapai target pertumbuhan serta belum adanya pengelolaan yang baik secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Padahal hidup berdampingan dengan alam merupakan hal yang telah diwariskan oleh leluhur kita sejak lama.
“Di dalam kearifan lokal, misalnya di Bali ada istilah Tri Hita Karana, di Jawa Barat ada istilah Tri Tangtu,” ulas Prof. Mahfud MD. Bukan hanya itu, konstitusi kita pun melalui Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 telah mengatur pembuatan kebijakan atas sumber daya alam ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemahaman mengenai konsep ‘sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’ sebenarnya telah dilengkapi melalui 4 tolak ukur yang disusun dan disahkan oleh Prof. Mahfud MD melalui Putusan MK No. 3 Tahun 2010 pada 16 Juni 2011. Sayangnya, penerapan atas empat tolok ukur tersebut dalam praktik keseharian belum tampak," tegasnya.
