Pengembang Wajib Pasang Alat Pantau, China Bisa Pantau Proyek-Proyek yang Didanai Pemerintah Selama 24 Jam
CHINA - Beberapa pengembang China atau Tiongkok kini harus memasang peralatan pemantauan di proyek mereka, berdasarkan peraturan resmi yang mulai berlaku bulan ini.
Aturan ini berlaku bagi perusahaan yang telah menerima setidaknya 30 juta yuan (USD4,2 juta) pendanaan pemerintah.
Hal ini terjadi ketika pihak berwenang bergerak untuk mendukung industri properti Tiongkok yang dilanda krisis.
Pada Januari lalu, Kementerian Perumahan Rakyat mengatakan akan menawarkan lebih banyak pinjaman dana talangan (bailout) kepada pengembang yang kesulitan menghadapi utang dan melambatnya permintaan.
Ketika mengumumkan peraturan pengawasan baru pada Januari lalu, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka bergerak untuk mengatur pelaksanaan proyek dan penggunaan pendanaan.
“Langkah-langkah ini penting untuk memperkuat pengawasan investasi dan meningkatkan efektivitas investasi pemerintah,” tambahnya.
Ben Harburg dari perusahaan investasi MSA Capital mengatakan kepada BBC, peraturan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Tiongkok untuk memastikan bahwa dana yang digunakan untuk menopang pengembang properti yang kesulitan digunakan sesuai tujuan mereka.
“Pengembang Tiongkok telah melanggar kepercayaan pemerintah Tiongkok di masa lalu dengan mengambil dana yang dialokasikan untuk penyelesaian proyek untuk membayar kupon atau bahkan untuk penggunaan pribadi,” katanya.
Berdasarkan langkah-langkah tersebut, perangkat keamanan termasuk kamera pengintai, drone atau bahkan peralatan satelit harus digunakan untuk memantau proyek, jika kondisinya memungkinkan.
Masyarakat Tiongkok adalah salah satu warga negara yang paling diawasi di dunia. Diperkirakan setengah dari kamera pengintai dunia berada di Tiongkok, yang jumlahnya mencapai ratusan juta perangkat.
Semua ini adalah bagian dari tujuan Tiongkok untuk membangun apa yang disebutnya “jaringan pengawasan kamera terbesar di dunia”.
Banyak kamera yang menggunakan kecerdasan buatan, termasuk teknologi pengenalan wajah.
Namun, David Goodman, seorang profesor politik Tiongkok di Universitas Sydney, mengatakan bahwa ia tidak melihat peraturan baru ini sebagai sesuatu yang menyeramkan, meskipun ada unsur keputusasaan dari pihak berwenang untuk mengawasi proyek-proyek yang disponsori negara.
“Hal ini kemungkinan besar akan membuahkan hasil, dan beberapa di antaranya bahkan mungkin berdampak positif dalam memastikan kinerja dan pencapaian sosial,” tambahnya.
(Susi Susanti)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
