Ada Aksi Demo di KPU, Polisi Tutup Jalan Imam Bonjol
JAKARTA - Polisi bergerak menutup jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat tepatnya di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Hal ini dilakukan karena akan ada aksi penyampaian pendapat dari masyarakat sipil.
Pantauan MNC Portal Indonesia, sekitar pukul 12.30 WIB, nampak mobil forklift sedang memindahkan barier beton untuk menutup akses Jalan Imam Bonjol. Hal tersebut mengakibatkan pengendara dari Jalan Hos Cokroaminoto harus mencari jalan alternatif lain.
Polisi juga terlihat ikut membantu kelancaran arus lalu di kawasan tersebut. Meski massa aksi belum tiba, aparat kepolisian dengan seragam brimob telah disiagakan.
BACA JUGA:
Di lokasi yang berbeda, ratusan masyarakat telah melalukan long march dari Patung Kuda, Gambir Jakarta Pusat menuju depan Kantor Bawaslu RI Jalan MH Thamrin dalam aksi gerakan keadilan rakyat tolak pemilu 2024.
Dari pantauan MNC Portal Indonesia, para peserta aksi berkumpul di Patung Kuda sekitar pukul 10.00 WIB. Setelah itu, mereka langsung bersama melakukan long march menuju depan Kantor Bawaslu RI.
Sambil berjalan, ratusan massa itu sambil diiringi nyanyian lagu aksi buruh tani. Sepanjang jalam para peserta tak henti-hentinya menyanyikan lagi sambil berteriak-teriak agar Bawaslu bertindak tegas dalam pemilu 2024.
Koordinator aksi Ronald mengungkapkan alasan pihaknya melakukan aksi tersebut adalah untuk meminta Bawaslu RI agar mengawasi pemilu dengan lebih baik.
"Kami meminta bawaslu harus bekerja keras, profesional, harus tegas, harus bisa tidak ada tebang pilih, bersikap netral. dia garus tau fungsi dan tupoksinya," kaya Ronald di Patung Kuda, Senin (19/2/2024).
Ronald merasa dari awal pemilu dilakukan sudah banyak terindikasi kecurangan-kecurangan. Maka dari itu, pihaknya ingin pemilu yang damai jujur dan adil.
"Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan kecurangan yang dilakukan dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara sistematis terstruktur dan masif," ucap Ronald.
"Kami meminta kepada Bawaslu yaitu dimana kami meminta pada diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan," pungkasnya.
(Widi Agustian)
