Kecurangan Pilpres 2024 Harus Dituntaskan agar Modusnya Tak Dipakai Lagi Penguasa Selanjutnya
JAKARTA - Pakar politik sekaligus pendiri PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah mengatakan bahwa semua elemen masyarakat harus memperjuangkan keadilan dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Segala kecurangan dan kejanggalan yang terjadi dalam proses pemilu ini harus diusut tuntas agar tak terulang di masa akan datang.
"Biasanya kalau orang bicara setelah kontestasi itu soal kecurangan, dikaitkannya itu 'wah tidak siap kalah', 'setelah kalang ngomong curang'," kata Eep saat ditemui MNC Portal Indonesia di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024) malam.
Eep menyebutkan, maraknya kejanggalan Pemilu 2024 sangat luar biasa karena diduga turut terlibat seorang Kepala Negara.
BACA JUGA:
"Saya ingin menggarisbawahi bahwa, kali ini menurut saya berbeda, sebab tidak pernah ada pemilu terutama pilpres di mana didahului sejumlah atau serangkaian pelanggaran yang menurut saya sangat serius dan melibatkan kepala negara," ujarnya.
"Mulai dari nepotisme yang jelas terbukti lewat keluarnya putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, penggelontoran bansos yang kemudian juga bukan hanya dipolitisasi untuk kepentingan partisan, tapi juga di personalisasi, sehingga menguntungkan kontestan tertentu," sambungnya.
Kecurangan tersebut menurut Eep, tidak pernah terjadi di kontestasi elektoral sebelumnya. Untuk itu, Eep menegaskan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mempersoalkan Pemilu 2024 bukan hanya dari sisi soal kalah dan menang.
BACA JUGA:
"Semua hal yang terjadi dalam Pemilu ini dibongkar, diungkap ke permukaan dan kemudian sejarah yang adil, sejarah yang jernih dirumuskan tentang pemilu ini, supaya tidak ada lagi kekuasaan ini di kemudian hari mengulang modus operandi yang sama," ucapnya.
"Akhirnya demokrasi di Indonesia akan terjebak terus menerus sebagai demokrasi yang bermasalah seperti sekarang, itu gak boleh terjadi," tambahnya.
Eep melanjutkan, perlawanan dalam pemilu bukan hanya semata-mata dari yang kalah, tetapi juga dari warga negara yang merasa hak-haknya dicederai.
"Jadi bukan hanya kontestan yang harus menegakkan haknya, tetapi juga para pemilih warga negara yang mempertaruhkan masa depan mereka lewat Pemilu itu layak ditimbang hak-haknya," pungkasnya.
(Salman Mardira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
