PBHI Desak Polisi Hentikan Kriminalisasi Aiman Witjaksono
JAKARTA - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Julius Ibrani mendesak polisi segera menghentikan tindakan kriminalisasi yang dilakukan terhadap Aiman Witjaksono.
Sebab, apa yang disampaikan Aiman merupakan kritik dalam mengawal Pemilu 2024 berjalan secara demokratis.
"Agar apa yang dihadapi masyarakat ketika dia berekspresi (tentang) Pemilu, terlepas dia sebagai ikut kontestasi peserta Pemilu atau tidak, dia timses atau bukan, dia paslon atau bukan, dia harus tetap terbebas dari ancaman apa pun, baik fisik maupun kriminalisasi, seperti yang sedang dialami saudara Aiman," ujarnya pada wartawan, Jumat (23/2/2024).
Menurutnya, PBHI bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis telah menyoroti segala hal, baik yang sifatnya informasi maupun kritik terhadap penyelanggaraan Pemilu 2024. Salah satu yang disampaikan Aiman Witjaksono tentang aparat tak netral juga menjadi objek atau materi yang disampaikan mereka pada negara.
Dia mengungkap, baik melalui kanal penyelenggara Pemilu yang resmi, Bawaslu, DKPP, maupun KPU. Hal itu keseluruhan tujuannya membuat Pemilu di Indonesia agar tetap demokratis, jauh dari intervensi politik untuk memenangkan satu-dua paslon tertentu, dan untuk menyuarakan suara rakyat yang utuh.
"Apa yang disampaikan saudara Aiman bahwa ada dugaan intervensi lewat kekuasaan, bahwa ada pengerahan aparat, itu sama seperti yang kami sampaikan, jauh sebelum Aiman menyampaikan. Apa yang harus dinilai oleh negara ini, oleh Kepolisian RI adalah substansi dari apa yang disampaikan," tuturnya.
Julius menerangkan bahwa materi yang disampaikan Aiman dalam konferensi pers itu sejatinya sebuah kritik, titik balik untuk memperbaiki sebuah institusi yang harus ditanggapi dengan pengeluaran kebijakan agar aparat tetap netral dalam proses pesta demokrasi.
Namun, lanjut dia, sepertinya ada pola-pola tertentu, di mana setiap kritik demi Pemilu 2024 berjalan demokratis malah dilakukan kriminalisasi seperti yang dialami Aiman.
"Kami menyoroti, sepertinya ada pola di mana setiap kritik, setiap informasi yang disampaikan untuk tetap mengawal Pemilu demokratis, arahnya adalah kriminalisasi, Aiman salah satunya. Kami sudah soroti lebih dari 14, mulai dari individu lepas, paslon tertentu dan terakhir salah satu timses lah, itu Pak JK (Jusuf Kalla) ikut dalam mereka yang dilaporkan," jelasnya.
Dia mengungkapkan bahwa hal itu merupakan cara tak sehat dalam berdemokrasi. PBHI juga menagih konsistensi Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang telegram internal kepolisian berkaitan aturan penundaan sementara proses hukum yang melibatkan para peserta Pemilu 2024.
"Telegram internal yang mengatakan segala sesuatu terkait pemilu, apabila bicara soal kepentingan umum, dia bicara kritik, sebaiknya ditunda atau tak diperiksa atau bahkan dihentikan. Nah, kami menagih komitmen itu pada Kapolri agar konsisten dengan kebijakannya sendiri," katanya.
Julius menambahkan bahwa polisi diminta menghentikan proses hukum terhadap lantaran Aiman pun berbicara tentang pemilu. Manakala ingin mempersoalkan Aiman, tentu harus dilakukan sesuai sarana resmi pula yang ada kaitannya dengan sarana resmi kepemiluan.
"Sebaiknya perkara ini (Aiman) dihentikan, sebaiknya dikaji ulang, sebaiknya menggunakan kanal-kanal penyelanggaraan Pemilu apabila terkait substansi Pemilu, apabila dalam durasi penyelenggaraan Pemilu, yang kita tahu baru 20 Maret nanti pengumuman dari KPU resmi disampaikan. Sepenjang durasi ini, apapun yang berkaitan dugaan pidana (tentang Pemilu), informasi, kritik, masukan ke dalam kanal resmi," tuturnya.
(Fakhrizal Fakhri )
