Alasan Nasdem Tak Usulkan Hak Angket Pemilu 2024 Bareng PKS-PKB di Paripurna DPR
JAKARTA - Fraksi NasDem menjadi satu-satunya partai pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) yang tak melayangkan interupsi untuk mengusulkan hak angket Pemilu 2024 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 5 Maret 2024, seperti dilakukan teman koalisinya, PKS dan PKB. Apa alasannya?
Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Taufik Basari mengatakan bahwa Fraksi NasDem telah mempersiapkan dokumen pengajuan angket DPR RI terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Bahkan, kata Taufik, pihaknya telah mengumpulkan tanda tangan pengajuan angket DPR RI dari anggota fraksi lain. Untuk itu. Ia menilai, bukti kongkret merupakan langkah penting dalam melakukan sebuah gerakan politik, dibandingkan hanyandebgan melayangkan interupsi.
"Ya kalau kita sih lebih yang konkret saja dan kita sedang mempersiapkan dokumen-dokumen untuk hak angket ya, sedang mengumpulkan tanda tangan juga dari anggota fraksi lain. Yang paling pentingkan konkretnya, soal interupsi kan kalau sudah ada yang mengutarakan ya cukup gitu," terang Taufik.
BACA JUGA:
Kendati tak utarakan interupsi, Taufik menegaskan, sikap fraksinya masih sangat mendukung angket DPR RI untuk digunakan guna menelisik kejanggalan Pemilu 2024. Ia berkata, arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh telah jelas terkait angket DPR RI ini.
"Ya gini, arahan kan sudah disampaikan sikap resmi oleh sekjen beberapa waktu lalu ketika bersama-sama juga dengan 2 sekjen lainnya, PKB PKS, sudah didasarkan pada arahan ketua umum, jadi sudah clear," terang Taufik.
Selain itu, kata Taufik, pihaknya juga telah jelaskan posisi NasDem menyikapi angket DPR RI, seperti menunggu Fraksi PDIP untuk menginisiasi hak angket DPR RI. Ia menjelaskan, sikap itu juga sebagai bentuk hormat kepada PDIP selaku fraksi terbesar di DPR RI.
"Tentu kita juga menunggu langkah-langkah berikutnya dari PDIP dan komunikasi politik tetap dijalankan. Kalau satu sudah mengangkat (interupsi hak angket) itu, kenapa harus diulang lagi? Kan udah jelas," tandasnya.
BACA JUGA:
Sebagaimana diketahui, Rapat Paripurna DPR RI, Selasa kemarin dihujani interpusi pengusuhan hak angket Pemilu 2024. Ada tiga fraksi yang tegas menyatakan bahwa DPR perlu menggunakan hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024. Mereka adalah adalah PKS, PKB, dan PDIP.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aus Hidayat Nur. Ia mendorong DPR menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi adanya kecurigaan dan praduga masyarakat terhadap sejumlah permasalahan terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.
