Mahfud MD: Kalau Tak Diangket, Nanti Jadi Tradisi Orang yang Menang Punya Kuasa dan Uang
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menilai bahwa hak angket memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan jalannya Pemilu ke depan.
Sependapat dengan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK), Mahfud mengatakan bahwa hak angket harus digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pemilu 2024. Selain itu agar penyalahgunaan uang dan kekuasaan tidak menjadi kebiasaan.
"Kalau ini tidak ada angket, nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan, di mana setiap Pemilu, orang yang akan menang itu orang yang paling punya akses ke kekuasaan dan paling punya uang, dan mau menyalahgunakan uang, itu kata Pak JK ya," kata Mahfud saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).
Mahfud juga mengamini pernyataan JK yang menilai bahwa Pemilu 2024 adalah pemilu terburuk. Namun, hal itu harus diklarifikasi, salah satu caranya ialah dengan hak angket.
"Kalau pemilu yang terburuk ini tidak diklarifikasi melalui proses angket, maka nanti pada saatnya akan ketemu krisis politik dan krisis ekonomi, krisis ekonomi itu konon akan terjadi beberapa bulan ke depan," ucapnya.
Di sisi lain, Mahfud MD mengaku telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, hingga pasangannya yakni Ganjar Pranowo.
Mahfud mengungkap, pertemuan tersebut turut membahas soal usulan hak angket. Bahkan ia telah membaca naskah akademik hak angket tersebut.
"Tapi saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi angket itu jalan," katanya.
"Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya, siapa yang tanda tangan di depan. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus membaca dulu juga ya, biar nanti ketika mempertahankan itu tahu," sambungnya.
Namun, Mahfud mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa saja anggota DPR dari Fraksi PDIP yang akan menandatangani naskah akademik tersebut, sebab dirinya bukan kader partai.
Termasuk, apakah ada daftar politisi yang berasal dari partai pengusung capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
"Itu yang masih dikoordinasikan, kalau dari timnya amin, kan sudah mengatakan siap, denhan atau tanpa PDIP, mereka kan angket juga. Dengan atau tanpa PDIP mereka kan akan angket juga, PDIP sudah pasti iya, kan tinggal digabung aja kalau gitu. Biar tidak sendiri sendiri," katanya.
"Ya tapi yang tau (daftarnya) partai ya, saya tidak boleh menyebut siapa-siapa, karena saya tidak ikut langsung, tidak boleh," sambungnya.
(Fakhrizal Fakhri )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
