16 Orang Ditangkap saat Demo di DPR dan KPU Kemarin
JAKARTA - Polda Metro Jaya mengamankan dan memeriksa 16 orang dalam aksi demonstrasi yang berujung pengerusakan yang terjadi pada Selasa 19 Februari 2024. Sebanyak 16 orang tersebut, 8 orang diamankan akibat kericuhan di kawasan depan DPR/MPR dan 8 orang atas peristiwa di kawasan depan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Dari lokasi aksi unjuk rasa di KPU ada 8 orang, yang dilakukan pemeriksaan. Aksi unras (unjuk rasa) di Gedung DPR RI ada 8 orang yang dilakukan pemeriksaan untuk didalami secara simultan oleh petugas kepolisian," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Rabu (20/3/2024).
Lebih lanjut dia mengatakan pemeriksaan terhadap 16 orang tersebut dilakukan atas pertimbangan berbagai hal. Setelah aksi tidak lagi kondusif dan melakukan perusakan, polisi melalui Kapolres melakukan imbauan untuk membubarkan diri.
"Ada perusakan fasilitas umum dilakukan upaya imbauan berkali-kali oleh Kapolres Metro Jakpus. Jam 19 jam 20 dilakukan imbauan secara persuasif sehingga akhirnya dilakukan pembubaran oleh Polda Metro Jaya sekitar jam 21.30 WIB," katanya.
Ade tidak menjelaskan siapa saja yang diamankan dalam peristiwa tersebut. Dia hanya menyampaikan bahwa sampai saat ini 16 orang peserta demonstran masih menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui peran dalam peristiwa tersebut.
Ia menegaskan, penyampaian pendapat di depan muka umum ialah hak setiap warga negara. Meski demikian, pelaksankaan aksi penyampaian pendapat harus tertib dan juga tidak ganggu kepentingan masyarakat.
Namun, ketika peserta aksi melakukan tindakan penlrusakan hingga menggagu masyarakat pihak kepolisan melakukan tindakan secara persuasif.
"Kenapa dibubarkan secara persuasif? Karena keamanan dan ketertiban sudah mulai terganggu," ujarnya.
Pihaknya meminta semua peserta aksi juga harus mematuhi aturan yang tertulis dalam undang-undang bahwa batas waktu menyampaikan pendapat ialah pukul 18.00 WIB.
"Jadi mohon koordinator dan PA aksi melaksanakan kesepakatan yang sudah dilakukan dengan petugas di lapangan. Perbedaan pendapat hal wajar, kita harus tunduk dan patuh pada peraturan," ujarnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
