Dia menjelaskan bahwa pembangunan postur pertahanan IKN melalui smart defense, dibutuhkan pemenuhan terhadap aspek teknologi dan sumber daya manusia. “Teknologi berperan sebagai tulang punggung dalam implementasi konsep Pertahanan 5.0 di IKN,” tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa biaya untuk teknologi ini dibutuhkan anggaran besar. Sementara itu, sumber daya manusia berfungsi sebagai pengendali utama teknologi dan pengambil keputusan kritis, di mana SDM militer perlu memiliki kepekaan terhadap perkembangan teknologi terbaru, pemahaman mendalam tentang taktik dan strategi kontemporer, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia dan teknologi secara efektif dalam operasi Pertahanan 5.0.
Smart defense juga mengintergrasikan matra darat, matra laut, dan matra udara. Untuk implementasi Perthanan 5.0 diperlukan dukungan institusional, komitmen anggaran, nilai-nilai, dan industri pertahanan.
Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri Brigjen Pol Indarto memaparkan bahwa aspek kemanan di IKN yang disebutkan sebagai pemolisian harmoni.
Ia menyebut dalam penerapan smart policing harus berorientasi pada pelayanan masyarakat dana bukan hanya aspek keamanan. Karena ketika teknologi cerdas itu diterapkan ada isu intervensi privasi, intervensi hak-hak warga negara, dan kekhawatiran akan keamanan data.
Pemolisian harmoni, sebut Indarto, pemeliharaan keamanan yang modern dan manusiawi. Dengan pemolisian harmoni, smart policing digabungkan dengan community policing, dimana masyarakat dilibatkan dalam menentukan pengawasan seberapa etis smart policing . Ada dua hal yang diterapkan, pertama partnership, kemitraan. Kedua, problem solving, pemecahan masalah masyarakt dengan konteks masalahnya,”ungkap Brigjen Pol Indarto.
Menurutnya, kerangka kerja pemolisian harmoni di IKN, di antaranya ada komando terintegrasi berupa command center yang fungsinya adalah pelayanan kepolisian, pencegahan kejahatan, dan penegakan hukum.
“Semua teknologi high tech,” ujarnya.
Ia juga mendorong untuk membangun teknologi mandiri tidak tergantung pada vendor luar negeri karena terkait dengan data dan keamanan data.
FGD dibuka oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, sekaligus menjadi pembicara kunci (keynote speaker). Narasumber FGD adalah Rektor Universitas Pertahanan RI Letjen TNI Jonni Mahroza, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Agria Ramdhan, Deputi Bidang Polhuhankam Bappenas Bogat Widyatmoko, Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri Brigjen Pol Indarto, Sesdirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Dr Oktaheroe Ramsu, Komandan Sesko TNI Marsdya TNI Samsul Rizal, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Hikmahanto Juwana, Deputi Taplai Lemhanas Mayjen TNI Rido Hermawan, dan Dosen Binus University Curie Maharani Savitri.
(Fakhrizal Fakhri )