Menko PMK Minta Penyaluran Bansos Tak Dikaitkan dengan Pesta Demokrasi
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak dikaitkan dengan pesta demokrasi atau Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat bersaksi di hadapan para hakim konstitusi dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres, di Gedung MK, Jumat (5/4/2024).
Menko PMK Ungkap Kemiskinan Ekstrem Jadi Alasan Pemerintah Salurkan Bansos Jelang Pemilu 2024
"Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu," ucap Muhadjir.
"Namun perlu kami tegaskan, bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrem sebagaimana yang telah kami paparkan di atas" tambah dia.
Jadi Saksi di MK, Menko PMK Tak Gunakan Mobil Dinas RI 16
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjadi menteri pertama yang memberikan keterangannya di depan para hakim konstitusi dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres 2024.
Dalam keterangannya, Muhadjir membeberkan alasan pemerintah menggelontorkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat jelang pemilu 2024 adalah untuk memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan sebesar 6,5 sampai dengan 7,5 persen.
Sementara berdasarkan pada tahun 2023, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen.
"Agar target dapat terpenuuhi, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah, sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem, kita harus terus mengupayakan agar target nol persen berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 2022 dapat terwujud pada tahun 2024," ucap Muhadjir di Gedung MK, Jumat (5/4/2024).
Muhadjir melanjutkan, pendekatan dan program dari kementerian tersebut diharapkan bisa memudahkan target program penghapusan kemiskinan ekstrem yang sudah mencapai 1,12 persen di Maret 2023.
"Perlu kami sampaikan yang mulia, pada Maret 2022, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2,04 persen, berarti capaian dalam satu tahun terakhir sebesar 0,92 persen. Perhitungan angka kemiskinaan di Indoensia adalah menggunakan pendekatan pengeluaran, dengan pendekatan tersebut, menghasilkan garis kemiskinan secara nasional sekitar Rp554.458 per kapita per bulan," ungkap Muhadjir.
"Dengan komposisi garis kemiskinan makanan 408.522 atau 74,21 persen dan garis kemiskinan, sebesar 141.936 atau 25,79 persen, maka dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia 3/4-nya adalah komoditas pangan," tambah dia.
Maka dari itu, untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin, kata Muhadjir, komoditas pangam menjadi sangat penting, begitu nuga dengan memberikan bantuan bagan pangan langsung melalui bansos.
"Oleh karena itu, untuk menjaga daya beli masyarakat kelompok miskin, terutama komoditas pangan menjadi sangat penting, begitu juga dengan memberikan bantuan bahan pangan langsung mellaui program-program bantuan sosial dan bantuan pangan cadangan pemerintah atau CPP," pungkasnya.
(Qur'anul Hidayat)
