Persatuan Nasional Karen telah memperjuangkan pemerintahan mandiri bagi etnis Karen sejak kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948.
Namun mereka mengalami serangkaian kekalahan dari pasukan pemerintah pada tahun 1990an, dan setelah tahun 2015 mereka menjadi bagian dari gencatan senjata nasional.
Kudeta pada 2021 mengubah hal itu, dengan KNU mengumumkan bahwa penggulingan pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi telah membatalkan gencatan senjata.
Karena letaknya yang relatif dekat dengan Yangon, kota terbesar di Myanmar, dan menawarkan rute terbaik menuju perbatasan Thailand, Negara Bagian Karen adalah tujuan favorit para pembangkang yang melarikan diri dari penindasan brutal militer terhadap protes setelah kudeta.
KNU telah membantu melatih banyak pejuang sukarelawan dari kota-kota, yang bergabung dengannya dalam serangan baru terhadap posisi militer.
KNU juga berusaha mengoordinasikan operasinya dengan kelompok pemberontak besar lainnya seperti Pasukan Pertahanan Kebangsaan Karenni di utara Negara Bagian Karen, dan Tentara Kemerdekaan Kachin di ujung utara negara tersebut.
Perimbangan kekuatan di Negara Bagian Karen baru-baru ini bergeser ke arah oposisi, ketika milisi kuat yang berbasis di perbatasan Thailand, yang didanai oleh pusat-pusat penipuan dan mendukung junta militer, berpindah pihak pada awal tahun ini.
Karena kewalahan akibat pertempuran di banyak wilayah lain di Myanmar, militer juga tidak mampu memperkuat posisinya di Negara Bagian Karen, dan kehilangan kendali atas jalan-jalan utama menuju perbatasan.
Junta menanggapi kerugian ini dengan melancarkan lebih banyak serangan udara ke wilayah yang kini dikuasai pemberontak.
Ribuan warga non-kombatan telah kehilangan rumah mereka akibat konflik di Karen, dan lebih banyak lagi yang kini dilaporkan bergerak menuju perbatasan Thailand untuk mengantisipasi serangan udara lanjutan di hari-hari mendatang.
(Susi Susanti)