JK Sebut Konflik Papua Tak Kunjung Selesai Akibat Masalah Korupsi hingga Dianggap Merampok
DEPOK - Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) mengungkap biang kerok konflik di Tanah Papua tak kunjung selesai. Menurutnya dengan banyak pejabat mulai dari Gubernur hingga Bupati masuk bui atas keterlibatan kasus korupsi menjadi persoalan sehingga masyarakat tak menerima manfaat anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat.
Hal itu diungkap dalam Kuliah Umum bertajuk "Dialog Perdamaian: Jusuf Kalla dan Usaha Mengakhiri Konflik Terbuka" di Auditorium Mochtar Riyadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Fisip UI), Depok, Jawa Barat pada Kamis (25/4/2024).
"Banyak (anggaran) di korupsi. Karena Gubernur, Bupati, Wali Kota banyak masuk penjara tetapi rakyatnya tidak menerima (manfaat) ini persoalannya," kata JK dihadapan mahasiswa.
JK menyebut bahwa pendapatan Papua dari gas hingga Freeport lebih dari Rp20 triliun ditambah gelontoran dana dari APBN yang mencapai puluhan triliun dari pendapatan asli daerah (PAD). Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ada niatan merampok hasil pendapatan Papua melainkan mensubsidi besar-besaran.
