DPD Tekankan Otsus Papua Harus Hadirkan Keadilan dan Kesejahteraan
JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai meminta pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua benar-benar menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan Otsus tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Papua.
Yorrys menyampaikan hal tersebut merespons penegasan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengenai komitmen DPD RI mengawal pelaksanaan Otsus Papua dalam pidato pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8/2026).
“Saya sependapat bahwa Otsus Papua harus kita kawal bersama. Ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa besar anggaran yang diberikan, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, serta perlindungan terhadap masyarakat adat,” ujar Yorrys di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Yorrys menegaskan masyarakat adat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Setiap kebijakan dan program pembangunan di Papua, kata dia, perlu memperhatikan karakteristik, identitas, sejarah, serta hak masyarakat setempat.
“Pembangunan tidak boleh menghilangkan identitas masyarakat Papua. Masyarakat adat harus dilibatkan dan menjadi bagian utama dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya,” katanya.
Ia juga mendorong pengelolaan dana Otsus dilakukan secara tepat sasaran dan transparan. Dengan demikian, anggaran yang dikucurkan dapat diterjemahkan menjadi pelayanan publik, pembangunan manusia, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Yorrys, pembangunan Papua juga harus berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan keamanan dan kemanusiaan. Berbagai proyek pembangunan dan proyek strategis nasional perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang arif dan dialogis serta melibatkan masyarakat setempat.
