JK soal Pengibaran Bendera Bulan Bintang di Aceh: Bukan Aksi Menentang Pemerintah Pusat!
JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menilai kericuhan yang terjadi saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026), tidak berkaitan dengan pemerintah pusat.
Menurut JK, kericuhan yang disertai pengibaran bendera Bulan Bintang lebih berkaitan dengan persoalan internal di antara kelompok mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ia menilai tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut lebih ditujukan untuk mendorong perbaikan di internal Aceh.
"Ini hanya ada ketidaksenangan kelompok internal. Jadi menuju nya bukan ke pusat ini tuntutan, tapi menuju nya adanya suatu perbaikan-perbaikan internal di Aceh itu," kata JK di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu.
JK menjelaskan, rangkaian peringatan Hari Damai Aceh semula berlangsung dengan doa dan zikir untuk memperingati 21 tahun penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005. Namun, suasana berubah setelah terjadi pengibaran bendera GAM yang kemudian berujung bentrokan dengan aparat keamanan.
Meski demikian, JK menegaskan insiden tersebut tidak bisa dianggap sebagai gambaran sikap masyarakat Aceh secara keseluruhan. Menurut dia, masyarakat Aceh, termasuk eks GAM, telah merasakan manfaat perdamaian yang berlangsung selama lebih dari dua dekade.
