Arab Saudi Tegaskan Tak Ada Normalisasi Hubungan dengan Israel Selama Perang Gaza Masih Berkecamuk
RIYADH - Arab Saudi menegaskan tidak akan ada kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel selama perang di Gaza masih berkecamuk.
Seperti diketahui, pemerintahan AS dan Arab Saudi sedang menyelesaikan perjanjian untuk jaminan keamanan AS dan bantuan nuklir sipil, meski kesepakatan normalisasi Israel-Saudi yang dibayangkan sebagai bagian dari “tawar-menawar besar” Timur Tengah masih sulit dipahami.
Arab Saudi menyerukan gencatan senjata segera yang mengarah pada gencatan senjata permanen dan berkelanjutan dalam perang Israel melawan Hamas dan langkah nyata menuju pembentukan negara Palestina merdeka.
“Mengajukan proposal, itu satu hal, proposal yang bisa kita bawa ke Israel (untuk normalisasi),” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller.
Dia berbicara hanya sehari setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken kembali dari perjalanan ke Timur Tengah di mana dia mengadakan pembicaraan terpisah dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman.
Meskipun pemerintahan Biden hampir mengumumkan rencana mereka, namun waktu yang ada semakin singkat untuk mewujudkan rencana tersebut karena Amerika Serikat semakin memasuki masa kampanye pemilihan presiden.
Apa yang awalnya dibayangkan oleh para pembantu Biden, dalam negosiasi tiga arah sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober, adalah agar Saudi mendapatkan komitmen keamanan AS sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel. Kini pemerintah sedang melakukan negosiasi dengan Riyadh mengenai jalur terpisah dan berupaya menyelesaikan tawaran “tawar-menawar besar” yang akan membuat Netanyahu memutuskan apakah akan bergabung atau tidak ikut serta.
Miller mengatakan komponen paket yang lebih luas yakni kesepakatan AS-Saudi, potensi normalisasi dengan Israel dan jalan menuju negara Palestina, semuanya akan saling terkait.
“Tidak ada yang maju tanpa yang lain,” katanya.
Masih belum jelas apakah jaminan pertahanan AS untuk Arab Saudi, yang diperkirakan tidak memenuhi pakta penuh gaya NATO, akan diabadikan dalam perjanjian yang memerlukan ratifikasi kongres. Namun perjanjian kerja sama nuklir apa pun kemungkinan besar memerlukan persetujuan Capitol Hill.
Kesepakatan yang diusulkan Saudi akan mendapat tentangan di Kongres, di mana banyak anggota parlemen mengecam intervensi Riyadh di Yaman, langkah-langkah untuk menopang harga minyak dan perannya dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada tahun 2018.
(Susi Susanti)
