Pemerintah Tunda Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |20:54 WIB

Pemerintah Tunda Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: MPI/Raka)

Airlangga mengungkapkan bahwa salah satu pertimbangan diundurnya kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM yakni karena capaian target sertifikasi halal per tahun baru mencapai 4 juta lebih. Padahal ditargetkan 10 juta sertifikasi halal.

BACA JUGA:

Libatkan UMKM, 70 Ton Bumbu Khas Nusantara Didatangkan untuk Kebutuhan Jamaah

Airlangga juga mengatakan bahwa produk dari negara lain akan diberlakukan kewajiban sertifikasi halal setelah ditandanganinya Mutual Recognation Arrangement (MRA).

"Tadi dilaporkan menag sekarang ada 16 negara sudah melakukan MRA. Maka negara yang sudah melakukan MRA itu diberlakukan karena halalnya disertifkasi di negara asal sehingga barangnya bisa masuk. Tetapi bagi negara yang blum tandatangan MRA ini belum diberlakukan," kata Airlangga.

(Salman Mardira)