Winarno juga mengatakan, ke depan bakal ada pemasangan Early Warning System (EWS) atau peringatan dini di tiga titik sungai oleh BMKG. “Dengan pemasangan EWS hendaknya bisa mengurangi risiko korban bencana banjir bandang atau lahar dingin,” ucapnya.
Rakor bersama BNPB dilakukan secara daring dengan sejumlah daerah terdampak. Selain diikuti Pemko Padang Panjang, juga diikuti Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Rapat itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo.
Presiden memerintahkan melakukan normalisasi sungai, memasang EWS di sungai guna memberikan peringatan dini bencana, domisili material batu andesit besar di sungai maupun di daerah yang tertimpa galodo, dan pembangunan sabo dam yang ditargetkan delapan titik tahun ini.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Agam, Syatria mengungkapkan keputusan ini saat rapat koordinasi Penanganan Pengurangan Resiko Bencana Galodoh (Demolish, Normalisasi DAS, Sabo Dam, & EWS).
Penyebab perpanjangan tersebut adalah karena adanya saran, masukan, dan pertimbangan dari berbagai pihak seperti Forkopimda, BMKG, Bazasnas, dan lembaga terkait lainnya.
"Banyak rumah yang masih perlu dibersihkan dan material seperti batu besar masih terdapat di alur sungai yang berasal dari gunung Marapi. Warga yang terdampak juga masih membutuhkan bantuan," terang Syatria.
(Khafid Mardiyansyah)