Lebih lanjut, Mahfud mengatakan dia ketika menjadi Menko Polhukam saat itu seharusnya hanya bersifat administratif, namun dia harus langsung masuk untuk mengintervensi penanganan kasus seperti kasus Ferdy Sambo beberapa waktu lalu.
“Padahal menteri Koordinator itu sifatnya administratif kalau terlalu cepat tarik, dorong gitu. Tapi kalau sampai masuk kasus itu keterlaluan," bebernya.
“Kayak kasus Sambo itu kan betapa saya harus berbenturan dengan DPR, dengan ini, saya lakoni saja gitu. Tapi terukur, saya tidak ingin negara ini hancur. Begitu kasus Sambo masuk, ya sudah ini kan ada rangkaian ini, rangkaian itu, ya sudah saya ndak masuk lagi sesuai dengan anunya masing-masing,” pungkasnya.
(Awaludin)