PPP Gagal Masuk Parlemen, Kader Dorong Muktamar Dipercepat
JAKARTA - Kegagalan PPP menembus parlemen di Pemilu 2024 mendapat sorotan dari kader partai berlambang partai kakbah itu. Seperti Ka'bah Institute yang mendorong agar pemilihan ketua umum PPP dipercepat.
Politisi senior PPP Anwar Sanusi mendorong Plt Ketua Umum PPP Mardiono agar segera melakukan percepatan muktamar sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan seluruh elemen ditubuh PPP.
"Muktamar itu bukanya hanya soal pergantian pimpinan tapi konsolidasi, dan konsolidasi itu butuh waktu untuk menggerakkan mesin partai hingga akar rumput," kata Anwar dalam keterangannya dikutip, Jumat (14/6/2024).
Sebagai partai warisan ulama, ia berkata, PPP tidak boleh hilang atau tinggal sejarah. Sebab itu, kata dia, PPP harus segera lakukan percepatan muktamar supaya konsolidasi bisa jalan dan bisa recovery lagi.
"Berkaca dari pengalaman sebelumnya dari jaman Buya Ismail Hasan Metareum, Hamzah Haz, Surya Darma Ali, muktamar selalu dilaksanakan lebih awal. Jadi acuan untuk mempercepat muktamar itu ada landasan rasionalnya dan bisa dipertanggung jawabakan," terang Anwar.
Anwar menilai, Mardiono telah gagal membawa PPP menuju senayan karena hanya mendapatkan suara 3,87 persen dan tidak memenuhi ambang batas parlemen threshold yaitu 4 persen.
"Tentu ini harus menjadi evaluasi kita bersama agar di pemilu selanjutnya PPP bisa on the track lagi," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kabah Institute Qoyum Abdul Jabbar mengatakan Diskusi serial transformasi ini sebagai upaya menyiapkan gagasan dan platform perubahan secara komprehensif.
"Karena tidak ada gerakan perubahan yang berhasil tanpa dilandasi oleh kekuatan gagasan," ujar Qoyum.
Ketua DPP PPP ini juga mengatakan transisi kepemimpinan adalah hal yang wajar, berbicara kepemimpinan bukanlah hal yang tabu melainkan sebuah keharusan.
"Dan iktiar kita saat ini menawarkan gagasan yang jelas akan sebuah perubahan agar PPP bisa bangkit lagi. Muktamar bisa lebih cepat dan kita sudah harus siap dengan gagasan-gagasan untuk perubahan," jelasnya.
"Ini supaya PPP hadir dengan formulasi baru karena yang kita hadapi saat ini adalah transisi demografi dimana pemilih muda atau gen Z lebih dominan" imbuh dia.
(Fakhrizal Fakhri )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
