NATO Sebut Pakta Rusia dan Korea Utara Tunjukkan Dukungan Timbal Balik dari Negara-Negara Otoriter
OTTAWA – Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (Sekjen NATO) Jens Stoltenberg mengatakan pakta pertahanan baru Rusia dengan Korea Utara menunjukkan peningkatan keselarasan di antara negara-negara otoriter dan menggarisbawahi pentingnya negara-negara demokrasi menghadirkan front persatuan.
Seperti diketahui,Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani perjanjian dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang mencakup janji pertahanan bersama, sebuah langkah yang merombak kebijakan Moskow terhadap Pyongyang.
Stoltenberg mengatakan Korea Utara telah memberikan amunisi dalam jumlah besar kepada Rusia sementara Tiongkok dan Iran mendukung Moskow secara militer dalam perang melawan Ukraina.
“Kita perlu menyadari bahwa kekuatan otoriter semakin selaras. Mereka saling mendukung dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya,” katanya dalam diskusi panel saat kunjungan resmi ke Ottawa, dikutip Reuters.
“Ketika mereka semakin selaras yakni rezim otoriter seperti Korea Utara dan Tiongkok, Iran, Rusia, maka menjadi lebih penting lagi bahwa kita selaras sebagai negara yang percaya pada kebebasan dan demokrasi,” lanjutnya.
Dia mengatakan meningkatnya kedekatan antara Rusia dan negara-negara Asia lainnya berarti semakin penting bagi NATO untuk bekerja sama dengan sekutunya di Asia-Pasifik.
Stoltenberg menambahkan bahwa inilah alasan mengapa para pemimpin dari Australia, Jepang, Selandia Baru dan Korea Selatan diundang ke pertemuan tersebut. KTT NATO di Washington pada bulan depan.
Stoltenberg juga mengatakan dia mengharapkan Kanada memenuhi target NATO untuk membelanjakan 2% dari produk domestik bruto untuk pertahanan.
Pemerintahan Liberal Kanada, yang telah menggelontorkan miliaran dolar untuk program sosial, hanya menghabiskan 1,37% produk domestik bruto (PDB) untuk militernya. Pada bulan April mereka mengeluarkan rencana untuk mencapai 1,76% pada tahun 2030.
“Anggota NATO lainnya prihatin dengan keseimbangan fiskal, mereka ingin membelanjakan uangnya untuk kesehatan (dan) pendidikan, jika kita tidak mampu menjaga perdamaian, maka apa yang kita lakukan di bidang kesehatan, perubahan iklim, dan pendidikan? Semua akan gagal,” ungkapnya.
(Susi Susanti)
