KPK Akui Ego Sektoral Jadi Sumber Masalah Hubungan dengan Polri dan Kejaksaan
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menyebut, ego sektoral menjadi sumber masalah hubungan kelembagaan dengan Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kelembagaan KPK berbeda dengan institusi pemberantasan korupsi di negara lain.
Hal itu ia ungkapkan saat rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).
Alex berkata, kelembagaan pemberantasan korupsi Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura, dan Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hongkong berbeda dengan KPK.
"Mereka hanya punya satu lembaga yang menangani perkara korupsi. Singapura CPIB, Hongkong ICAC. Seluruh isu yang terkait korupsi, mereka yang menangani sedangkan kalau di KPK ada 3 lembaga yang menangani, KPK, Polri dan Kejaksaan," tutur Alex.
Kendati ada lembaga lajn di tubuh KPK, Alex mengaku, pelaksanaan fungsi koordinasi dan superviai tak berjalan dengan baik. Bahkan, ia mengaku masih ego sektoral dari masing-masing lembaga di tubuh KPK.
"Memang dalam undang-undang KPK baik yang lama maupun yang baru, ada fungsi koordinasi dan supervisi. Apakah berjalan dengan baik? Harus saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, tidak berjalan dengan baik. Ego sektoral masih ada, masih ada," kata Alex.
"Kalau kami menangkap teman-teman jaksa, misalnya, tiba-tiba dari pihak Kejaksaan menutup pintu koordinasi dan supervisi. Sulit. Mungkin juga dengan kepolisian demikian. Jadi Bapak Ibu sekalian ini persoalan-persoalan ketika kita bicara pemberantasan korupsi ke depan," imbuh Alex.
