DPRD DKI Minta Pemprov Batalkan Pemecatan Ratusan Guru Honorer di Jakarta
JAKARTA - Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) memulihkan kembali status 107 guru honorer yang diputuskan kontrak pada awal Juli 2024, karena tenaga mereka masih dibutuhkan untuk mendidik anak bangsa.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mengatakan pihaknya akan memanggil jajaran Dinas Pendidikan dalam rapat kerja pada Selasa 27 Juli 2024, sekaligus meminta dipertimbangkan lagi kebijakan cleansing atau pemutusan kontrak guru honorer dan cari solusi pembatalan pemecatan guru honorer.
“Nanti minggu depan, Komisi E akan memanggil Dinas Pendidikan. Kita minta penjelasan sekaligus meminta supaya guru-guru yang sudah diputus dikembalikan seperti semula,” kata Jhonny di Jakarta, Sabtu (20/7/2024).
BACA JUGA:
Jhonny meminta Disdik segera menemukan solusi untuk ratusan guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing honor, karena mereka ujung tombak dalam mencerdaskan anak bangsa.
“Harus ada upaya terobosan lain dari Dinas Pendidikan selain pemecatan. Ini akan berakibat pada peserta didik, mereka tidak mendapat ilmu dari guru-guru yang berkompeten,” ucapnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menekankan tidak elok Disdik melakukan pemutusan kontrak guru honorer. Sedangkan di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) masih kekurangan tenaga pengajar.
BACA JUGA:
“Kalau diputus kontrak pasti kekurangan guru, karena pengadaan guru dari ASN tidak bisa cepat, butuh waktu,” pungkasnya.
Sebelumnya Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyatakan ratusan guru honorer dari sekolah-sekolah negeri di Jakarta diputuskan kontrak sepihak oleh Pemprov DKI.
"Total guru honorer di sekolah negeri di DKI Jakarta terdata BKN adalah 4835. Laporan yang masuk terdampak Cleansing per hari ini sudah 107 guru honorer. Jumlahnya sudah ratusan," kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri pada Selasa 16 Juli 2024.
