MA Bangladesh Batalkan Aturan Kuota Pekerjaan Setelah Demo Mahasiswa yang Tewaskan Setidaknya 114 Orang
DHAKA - Mahkamah Agung Bangladesh pada Minggu, (21/7/2024) menghapuskan sebagian besar kuota pekerjaan di pemerintahan yang telah memicu protes yang dipimpin mahasiswa yang menewaskan setidaknya 114 orang di negara Asia Selatan tersebut.
Menolak perintah pengadilan yang lebih rendah, Divisi Banding Mahkamah Agung memerintahkan bahwa 93% pekerjaan di pemerintahan harus terbuka bagi kandidat yang pantas, tanpa kuota, kata Jaksa Agung Bangladesh AM Amin Uddin kepada Reuters.
Dia mengatakan para mahasiswa yang melakukan protes mengatakan mereka tidak terlibat dalam kekerasan tersebut dan pemerintah akan menemukan mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut.
Pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina telah menghapus sistem kuota pada 2018, namun pengadilan rendah menerapkannya kembali bulan lalu, mematok total kuota sebesar 56%, sehingga memicu protes dan tindakan keras pemerintah.
Jalan-jalan di dekat Mahkamah Agung langsung sepi setelah keputusan tersebut dan tim militer dikerahkan ke seluruh ibu kota Dhaka, kata seorang saksi mata Reuters. Sebuah tank militer ditempatkan di luar gerbang Mahkamah Agung, menurut tayangan televisi.
Media lokal melaporkan bentrokan yang tersebar pada hari sebelumnya antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan.
Pemerintah telah memperpanjang jam malam ketika pihak berwenang bersiap menghadapi sidang Mahkamah Agung mengenai kuota pekerjaan. Tentara sedang berpatroli di jalan-jalan ibu kota Dhaka, pusat demonstrasi yang kemudian berubah menjadi bentrokan.
Jam malam yang diberlakukan pada Jumat, (19/7/2024) malam telah diperpanjang menjadi jam 3 sore pada Minggu waktu setempat dan akan dilanjutkan untuk “waktu yang tidak pasti” setelah istirahat dua jam bagi orang-orang untuk mengumpulkan perbekalan, media lokal melaporkan.
Reuters tidak dapat segera menentukan apa yang akan terjadi dengan jam malam setelah keputusan tersebut.
Layanan internet dan pesan teks di Bangladesh telah ditangguhkan sejak Kamis, (18/7/2024) memutus koneksi negara tersebut ketika polisi menindak pengunjuk rasa yang menentang larangan pertemuan publik.
Kerusuhan nasional terjadi menyusul kemarahan mahasiswa terhadap kuota pekerjaan di pemerintahan yang mencakup penyisihan 30% posisi untuk keluarga mereka yang memperjuangkan kemerdekaan dari Pakistan.
Mahkamah Agung mengarahkan pemerintah untuk memotong kuota pekerjaan bagi keluarga pejuang kemerdekaan menjadi 5%, kata Jaksa Agung. Sisa 2% pekerjaan yang masih tunduk pada kuota adalah untuk kelompok terbelakang dan penyandang disabilitas, tambahnya.
Demonstrasi tersebut – yang terbesar sejak Hasina terpilih kembali untuk masa jabatan keempat berturut-turut tahun ini – juga dipicu oleh tingginya pengangguran di kalangan generasi muda, yang merupakan hampir seperlima dari populasi penduduk.
Universitas dan perguruan tinggi telah ditutup sejak Rabu, (17/7/2024).
(Rahman Asmardika)
