Sidak Kantor Dukcapil Manado, Kemendagri Tak Mau Kasus Pembobolan PDNS Terulang
MANADO – Sebagai lembaga yang mengelola data 282.477.584 jiwa penduduk Indonesia, sangat penting bagi jajaran Dukcapil seluruh Indonesia untuk menjamin perlindungan dan keamanan data penduduk. Komitmen ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Ditjen Dukcapil, tapi juga jajaran Dukcapil hingga kabupaten/kota, kecamatan sampai desa/kelurahan.
Demikian diungkapkan Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri, Hani Syopiar Rustam di Manado, Kamis (22/08/2024). Hal ini Hani sampaikan langsung kepada Kepala Dinas Dukcapil Kota Manado Erwin Simson Kontu dan jajarannya pada pertemuan singkat di sela-sela kunjungan mendadak di Kantor Dinas Dukcapil Kota Manado.
“Kita harus banyak belajar dari kasus PDNS beberapa waktu lalu. Tentu kejadian yang sama tidak ingin kita alami, jadi harus benar-benar memperhatikan sistem keamanan dan menutup semua celah pintu masuk,” ujar Hani.
Ia menambahkan, Ditjen Dukcapil memang sudah memiliki tim yang memadukan sistem keamanan nonstop 24 jam. Namun menurutnya, penguatan dan pemantauan sistem keamanan serta kesadaran akan pentingnya keamanan data harus menjadi bagian dari keseharian jajaran Dukcapil sampai di daerah.
“Ingat, kita sudah punya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan (SMKI). Permendagri ini harus dijalankan dengan serius dan ketat di semua lini. Apalagi saat ini, ada lebih dari 6.000 lembaga layanan publik yang bergantung terhadap data Dukcapil,” tegas Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam.
Senada, Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Andi Kriarmoni mengatakan, sebagai salah satu upaya bersama terhadap perlindungan data kependudukan, Ditjen Dukcapil secara rutin mengadakan pelatihan kapasitas bagi aparatur Dukcapil daerah.
