Wacana Komisi Baru di DPR Disebut Konsekuensi dari Rencana Penambahan Kementerian
JAKARTA - Wacana Penambahan komisi yang tengah digodok DPR dinilai sebagai konsekuensi dari rencana penambahan kementerian oleh Pemerintahan President Terpilih, Prabowo Subianto. Penambahan alat kelengkapan dewan (AKD) itu disebut untuk memastikan fungsi kontrol DPR terhadap Pemerintah berjalan efektif.
"Wacana penambahan komisi di DPR sebagai langkah antisipatif Pemerintahan baru menambah pos-pos kementerian. Ini adalah hal yang wajar dan menjadi sebuah konsekuensi dari rencana Pemerintah baru menambah kementerian,” kata Pengamat Komunikasi Politik, Ari Junaedi, Rabu (25/9/2024).
Menurut Ari, rencana penambahan komisi di DPR tidak hanya penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kementerian baru memiliki fungsi kontrol yang jelas dan terstruktur.
“Dengan begitu DPR dapat menjalankan peran pengawasannya secara maksimal dan mencegah adanya kementerian yang terlewatkan dari pengawasan,” tuturnya.
"Maka dari itu, penambahan komisi DPR merupakan konsekuensi logis dari penambahan kementerian oleh pemerintah," sambung Ari.
