“Akan tetapi, kepercayaan publik akan meningkat apabila dampak dari diplomasi parlemen terhadap capaian kepentingan nasional bisa lebih terukur dan konkret,” imbuh Anton.
Di sisi lain, Anton pun menyoroti semua dokumen luaran dari diplomasi parlemen tidak bersifat mengikat secara hukum. Artinya, dampak yang diberikan sering kali intangible dan tidak langsung.
Kemudian Anton menekankan tentang keberlanjutan dari diplomasi parlemen.
“Jika dalam periode lalu DPR terlihat aktif mengawal isu prioritas politik luar negeri seperti Myanmar dan Palestina, maka apakah kepemimpinan DPR termasuk BKSAP mendatang akan punya semangat yang sama. Ini tentu saja akan kembali pada bagaimana kepemimpinan DPR pada periode sekarang,” katanya.
Anton berharap, sinergi antara diplomasi parlemen dan pemerintah semakin baik. Dengan demikian masyarakat akan lebih familiar dengan fungsi diplomasi parlemen.
“Dan keanggotaan DPR di berbagai forum internasional memiliki dampak yang terukur serta kepemimpinan DPR termasuk BKSAP yang memiliki semangat tinggi untuk menjalankan diplomasi parlemen di berbagai forum,” tegas Anton.