Anggaran Pendidikan Rp111 Triliun Tak Terserap, DPR: Padahal Fasilitas di Daerah Belum Merata
“Misalkan soal kebutuhan mendesak IKN harus segera selesai. Tidak harus demikian, kita sudah kasih longgar sampai 15 tahun ke depan tidak harus selesai sesuai UU,” ujar Cucun.
"Nah di anggarannya kita harus jadi evaluasi ke depan bagaimana kalaupun misalkan mau dilanjutkan ya step by step lah. Kalau kita menggunakan satu prinsip kaidah mana yang lebih penting, pentingin yang prioritas lah," sambungnya.
Cucun menilai, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan kebutuhan lain yang tidak kalah penting, seperti soal layanan pendidikan yang masih banyak PR hingga sektor kesehatan dan lain-lain.
“Harus mengukur penyerapannya akan terserap tidak. Misalkan kita kasih 100 triliun kalau penyerapannya cuma 50 triliun kan itu ya sayang sekali,” ungkap Cucun.
“Ada yang lebih prioritas seperti layanan dasar masyarakat kaya pendidikan, kesehatan. Nah itu lebih prioritas,” tutupnya.
(Qur'anul Hidayat)
