LMS Pamong Desa Akan Jangkau Wilayah Tertinggal dan Terpencil
JAKARTA - Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, meluncurkan Learning Management System (LMS) Pamong Desa, di Jakarta, Selasa (15/10/2024). Hal ini dalam rangka percepatan peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa secara optimal dan merata.
Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengatakan, metode pembelajaran pelatihan peningkatan kapasitas secara konvensional yang memerlukan pertemuan secara tatap muka memiliki berbagai keterbatasan.
“Mulai dari waktu, mobilisasi peserta hingga tempat kegiatan acara. Dengan adanya LMS Pamong Desa, perangkat desa dapat mengakses materi pelatihan secara online kapan saja dan di mana saja, sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas yang lebih cepat dan merata di seluruh pelosok Indonesia,” ujarnya.
“Jika kita terus menggunakan pembelajaran klasikal (tatap muka), dengan jumlah pamong desa yang begitu banyak, mengumpulkan mereka secara fisik akan memakan waktu yang lama. LMS hadir sebagai solusi, karena pamong desa bisa belajar mandiri melalui pembelajaran daring,”sambungnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, LMS Pamong Desa ini memungkinkan perangkat desa secara mandiri mengakses modul-modul pelatihan, mengikuti kursus yang disediakan, serta mendapatkan sertifikasi atas keahlian yang mereka peroleh.
“LMS juga dilengkapi dengan fitur interaktif yang memungkinkan pamong desa berkomunikasi dengan fasilitator maupun sesama peserta, menjadikan pembelajaran lebih dinamis dan aplikatif,”imbuhnya.
Menurutnya, keberhasilan implementasi LMS Pamong Desa sangat bergantung pada tiga faktor penting. Pertama, dukungan aktif dari pemerintah daerah agar program ini dapat berjalan secara efektif di lapangan. Peran pemerintah daerah diharapkan bisa mendorong pamong desa di wilayahnya untuk memanfaatkan LMS dan memastikan bahwa program ini menjadi bagian dari kebijakan peningkatan kapasitas perangkat desa.
Faktor kedua adalah jaringan internet. Meski pemerintah pusat telah membangun jaringan Palapa Ring yang mencakup wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia.
Menurutnya, penguatan jaringan internet di tingkat lokal masih sangat diperlukan, terutama di daerah-daerah terpencil. Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyisihkan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat infrastruktur jaringan internet sampai ditingkat desa.
Suhajar menyebutkan bahwa program dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi belum sepenuhnya tuntas. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan seluruh desa memiliki akses internet yang memadai guna mendukung LMS ini.
Faktor ketiga adalah peran aktif semua pemangku desa. Pamong desa sebagai ujung tombak pembangunan desa diharapkan dapat berperan aktif dalam memanfaatkan LMS ini.
"Pamong desa harus belajar dan beradaptasi dengan teknologi ini. Kami akan memastikan mereka mendapatkan dukungan yang memadai agar bisa memanfaatkan LMS dengan maksimal," ungkap Suhajar.
LMS Pamong Desa juga sejalan dengan program prioritas pemerintah untuk memperkuat pemerintahan desa yang mandiri dan berdaya saing tinggi, serta mendukung visi Presiden dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa.
“Program ini akan terus dikembangkan dan dioptimalkan agar dapat menjangkau seluruh desa di Indonesia, termasuk yang berada di daerah terluar, tertinggal, dan terpencil,”pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
