Perjuangkan Isu Pendidikan, DPR Soroti Profesi Guru Terbanyak Kena Pinjol
"Tapi hebatnya 93,5% guru di Indonesia mereka berkomitmen akan terus mengajar begitu sampai pensiun. Ini yang perlu kita apresiasi bersama,” ucap Gamal.
Selain kesejahteraan guru, Gamal juga menyoroti kualitas SDM Indonesia terkait pendidikan. Hal ini menjadi catatan bagaimana pendidikan di Indonesia masuk dalam kategori kritis.
Salah satu indikatornya, disampaikan Gamal, terlihat dari rendahnya hasil capaian Indonesia dalam program PISA (Program for International Student Assessment) pada tahun 2022. Indonesia berada di peringkat 69 dari 81 negara dengan skor membaca, matematika, dan sains yang jauh di bawah target yang ditetapkan.
Menurut Gamal, hasil PISA tersebut merupakan hasil PISA terendah sepanjang sejarah Indonesia mengikuti PISA yang diinisiasi oleh OECD itu.
“Capaian nilai PISA kita tertinggal jauh dari rata-rata negara OECD dan ASEAN. Skor membaca 356 jauh di bawah target RPJMN 392. Skor matematika 366 jauh di bawah target RPJMN 392. Skor sains 383 jauh di bawah target RPJMN 402,” urai Legislator dari dapil Jawa Timur V ini.
“Jika kita membuat proyeksi skor Indonesia dan merujuk pada rata-rata neagra OECD, maka kita bisa mencapai rata-rata skor OECD pada tahun 2089 untuk literasi dan 2063 untuk numerasi. PISA ini untuk mengevaluasi outcome pendidikan dari berbagai negara,” sambung Gamal.
Lebih lanjut, Gamal menyoroti krisis literasi di Indonesia. Berdasarkan data UNESCO, minat baca Indonesia berada dalam ketegori memprihatinkan karena dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Penelitian World's Most Literate Nation Ranking oleh CCSU juga menyatakan Indonesia peringkat 60 dari 61 negara untuk minat baca.
“Outcome pendidikan kita belum optimal yang diukur dari berbagai hasil assessment pendidikan,” ungkapnya.
Indonesia pun turut mengalami krisis numerasi. Menurut Gamal, berbagai assessment menunjukkan stagnansi atau kemajuan yang lambat terhadap kemampuan numerasi siswa di Indonesia.
“Hasil tes IFLS menunjukkan rendahnya probabilitas siswa usia sekolah dalam penguasaan materi perhitungan dasar. Kemudian kenaikan jenjang pendidikan tidak menaikkan kemampuan literasi secara signifikan,” kata Gamal.
“Misalkan dalam tes IFLS anak kelas 1 mendapatkan skor 26,5% dan anak kelas 12 mendapat skor 38,7%. Jadi anak kelas 1 sampai 12 selama 12 tahun belajar kemampuan numerasinya meningkat hanya sekitar 12 persen saja,” imbuhnya.
Untuk itu, Gamal menilai perlu ada evaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Sebab dari data tersebut dapat disimpulkan penambahan jenjang pendidikan tidak meningkatkan kemampuan numerasi anak-anak secara signifikan.
“Jadi, walaupun siswa tersebut naik kelas, peningkatan kemampuan siswa antara jenjang satu dengan jenjang berikutnya tidak memiliki kenaikan yang signifikan. Oleh Karena itu kita perlu memprioritaskan kemampuan literasi dan numerasi sebagai orientasi pembelajaran,” katanya.
Menurut Gamal, Indonesia telah berhasil membuka akses pendidikan, namun yang harus dilakukan selanjutnya adalah meningkatkan kulitas proses belajar mengajar. Pasalnya tidak sedikit anak-anak yang bersekolah namun tidak paham dengan apa yang mereka pelajari.
"Setelah kami pelajari anggaran yang besar itu berhasil meningkatkan akses pendidikan atau schooling yang ditunjukkan dari angka partisipasi sekolah yang semakin meningkat. Yang kita perlu lakukan berikutnya meningkatkan kualitas proses belajar mengajar atau learning untuk meningkatkan output atau outcome pendidikan. Dari Schooling fokus ke learning,” jelas Gamal.
Padahal anggaran pendidikan Indonesia salah satu yang cukup besar di Asia. Berdasarkan amanat konstitusi, 20% anggaran negara setiap tahunnya harus dialokasikan untuk pendidikan.
"Padahal dengan adanya spending anggaran sekitar Rp 665 triliun kita seharusnya mampu melakukan akselerasi peningkatan indikator kinerja pendidikan.” sebut Gamal.
“Saya akan menjalankan fungsi budgeting, legislasi, dan pengawasan dengan mendorong beberapa solusi strategis. Pertama, memprioritaskan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Kedua, memberikan dukungan kesejahteraan dan peningkatan kualitas guru. Ketiga, realokasi anggaran fokus pada peningkatan kualitas pendidikan berbasis indikator kinerja pendidikan,” pungkas salah satu Anggota DPR dari kalangan muda itu.
(Fakhrizal Fakhri )
