JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta, Suswono, hari ini melakukan kunjungan langsung ke Kampung Bayam untuk bertemu dan berdialog dengan warga yang terdampak relokasi akibat pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
Dalam kesempatan tersebut, Suswono mendengar langsung aspirasi dan keluhan masyarakat yang masih menanti kepastian akan hak hunian mereka di Kampung Susun Bayam, serta menggarisbawahi pentingnya penyelesaian segera terhadap kendala yang dihadapi warga terdampak.
Sekadar informasi, Kampung Bayam terletak di kawasan Tanjung Priok, adalah permukiman warga yang kemudian harus direlokasi saat Pemprov DKI Jakarta memulai proyek pembangunan JIS.
Gubernur Anies Baswedan kala itu menginisiasi Kampung Susun Bayam, yang diresmikan pada Oktober 2022, sebagai bentuk kompensasi bagi warga terdampak. Namun, hingga saat ini, warga Kampung Bayam belum dapat menempati hunian tersebut akibat persoalan perizinan, administrasi, tarif hunian, dan perubahan dalam rencana pengelolaan.
Warga yang seharusnya bisa mulai menghuni kampung susun ini justru diminta pindah ke Rusun Nagrak dan Pasar Rumput, yang jauh dari lokasi kerja dan aktivitas sehari-hari, sebuah rencana yang ditolak warga.
Suswono menyatakan keprihatinannya atas situasi ini, menegaskan bahwa warga Kampung Bayam yang direlokasi berhak untuk kembali menempati Kampung Susun Bayam sesuai perjanjian awal yang dibuat bersama Gubernur Anies Baswedan.
Dirinya juga menekankan bahwa hak ini bukan hanya mengenai kepemilikan tempat tinggal, tetapi juga kebutuhan dasar bagi keluarga untuk memiliki hunian yang dekat dengan tempat mencari nafkah, demi memudahkan keseharian mereka.
“Hak warga untuk tinggal di Kampung Susun Bayam harus segera dipenuhi sesuai perjanjian yang telah dibuat. Masalah perizinan, tarif, dan pengelolaan perlu diselesaikan dengan bijak, mengedepankan keadilan dan keberpihakan pada masyarakat. Kami akan memastikan bahwa hak warga tidak diabaikan,” ujar Suswono.
Suswono menegaskan hunian di Kampung Susun Bayam harus diprioritaskan bagi warga asli Kampung Bayam yang terdampak langsung pembangunan JIS. Ia juga menyerukan transparansi dalam penentuan penerima hunian tersebut agar tidak diberikan kepada yang tidak berhak.
“Kami mendorong pemerintah untuk tetap memberikan solusi yang adil bagi semua pihak, termasuk penyediaan hunian di lokasi alternatif bagi mereka yang memang membutuhkan,” tambahnya.