“Irisan dari judol ini ada banyak sekali, maka penangannnya pun diperlukan upaya yang ekstra juga. Tidak cukup penegakan hukum saja, tapi masuk juga ke aspek sosial, budaya, ekonomi, bahkan pendidikan,” jelasnya.
Di sisi lain, Abdullah menilai terungkapnya kasus yang melibatkan pegawai Komdigi ini harus menjadi momen peningkatkan komitmen Pemerintah dan penegak hukum dalam pemberantasan judol. Pemerintah diminta untuk bertindak lebih tegas dan terstruktur dalam menutup akses situs-situs judi online serta melakukan pengawasan yang lebih ketat bagi internalnya.
“Bagi penegak hukum, saya harapkan agar tidak pandang bulu dalam menumpas para pelaku kejahatan judol yang merugikan finansial dan menyasar orang dewasa hingga anak-anak ini,” ungkap Abdullah.
“Siapapun yang terlibat harus ditindak dan dihukum sesuai peran kesalahan mereka. Baik bandar, mafia, influencer yang ikut mempromosikan, dan pihak-pihak lain yang mendukung menjamurnya judol di Indonesia,” lanjutnya.
Abdullah mengatakan, pemberantasan judol harus dilakukan dari hulu ke hilir. Semua stakeholder disebut harus terlibat mengupayakan diberantasnya fenomena judol yang telah menjadi momok di Tanah Air.
“Penegakan hukum dan pengetatan akses juga harus dibarengi dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kalau judol tidak diberantas, SDM kita yang akan terancam karena judol menggerus etika dan moral generasi penerus calon pemimpin bangsa kita ke depan,” pungkas Abdullah.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.