DPR Pertanyakan Dasar Pemulangan Mary Jane, Ingatkan Agar Tak Langgar Hukum
Andreas memahami bahwa kesepakatan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Filipina Bongbong Marcos terkait pengembalian Mary Jane ke Filipina merupakan langkah diplomatik. Hanya saja, ia mengingatkan, langkah diplomatik seharusnya tidak mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.
"Langkah untuk memindahkan seorang narapidana harus didasari oleh kerangka hukum yang jelas dan konsisten, yang mencerminkan kedaulatan hukum Indonesia," ucap Andreas.
Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan reformasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) tersebut juga menekankan pentingnya agar Indonesia tetap konsisten sebagai negara yang berdaulat atas hukum. Jika tidak, Andreas khawatir Indonesia akan kehilangan kredibilitasnya di mata dunia.
“Dan pastinya kita akan dianggap mengabaikan keadilan jika tidak konsisten dan mengeluarkan kebijakan tanpa kejelasan hukum,” sebutnya.
"Ini situasi yang penting bagi kita semua. Sebagai anggota legislatif dan bagian dari masyarakat, kami mendorong Pemerintah untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku," imbuh Andreas.
